Salah satu prinsip pokok negara hukum yang demokratis adalah adanya peradilan bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Prinsip ini menentukan terwujudnya supremasi hukum. Di sini hakim hanya memihak pada keadilan semata. Tentu penerapannya dengan cara yang benar. Namun, independensi peradilan tidak dapat dimaknai sebagai kekuasaan tanpa batas. Independensi peradilan harus selalu berjalan beriringan dengan pertanggungjawaban peradilan (judicial accountability) guna mewujudkan peradilan yang mandiri, berintegritas, dan terpercaya.

Sejalan dengan itu, dalam pertanggungjawaban peradilan terdapat tanggung jawab hukum (legal responsibility) dan tanggung jawab kemasyarakatan (social responsibility). Dengan demikian, kebebasan hakim tidaklah berlaku mutlak. Oleh karena itu, akuntabilitas dibutuhkan untuk melengkapi independensi. Berdasarkan hal itulah, kemudian memunculkan pemikiran penggunaan konsep code of conduct berkenaan dengan pengawasan terhadap hakim, yang keberadaannya terlihat sebagai tuntutan nasional maupun internasional.
Terkait dengan putusan pengadilan, salah satu hal yang selalu mendapatkan perhatian publik adalah menyangkut integritas dan objektivitas hakim dalam memutus suatu perkara. Sementara itu, melalui putusan pengadilan dapat terlihat bagaimana hakim menegakkan hukum dan keadilan secara objektif dan menurut hukum acara yang berlaku. Dalam beberapa putusan pengadilan ditemui adanya penerapan hukum acara yang tidak pada tempatnya. Tegasnya terdapat rekayasa dalam putusan pengadilan, dan itu lazim disebut putusan transaksional. Demikian itu tentunya menyangkut persoalan disiplin dan profesionalitas hakim. Terhadap hal demikian, prinsip akuntabilitas menjadi penting dalam penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini, hakim harus berpihak dan berpijak pada keadilan dan kebenaran.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan terhadap putusan pengadilan memperlihatkan kondisi yang dilematis. Di satu sisi putusan pangadilan adalah mahkotanya hakim, namun di sisi lain harus menjamin bahwa putusannya itu tidak bertentangan dengan kode etik dan perilaku hakim. Pada awalnya, terhadap putusan pengadilan terkait dengan pelanggaran atas prinsip disiplin tinggi dan profesionalitas dapat dilakukan pengawasan oleh Komisi Yudisial. Hal tersebut diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Dalam Keputusan Bersama itu ditentukan tentang prinsip berdisiplin tinggi dan bersikap profesional. Dalam berdisiplin tinggi, pada penerapannya hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara. Kemudian, dalam bersikap profesional, pada penerapannya hakim diwajibkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya. Namun ketentuan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sebab adanya uji materi.
Sebelumnya, terdapat problem dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2006 terkait dengan istilah “teknis yudisial”. Walaupun hal itu disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan a quo, namun telah membuat kondisi yang dilematis. Berdasarkan istilah tersebut persoalan penyimpangan penerapan hukum acara adalah bukan masalah etika dan perilaku hakim. Karenanya, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan mutlak untuk melakukan pengawasan. Selanjutnya, diperkuat dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pasal 16 menyebutkan bahwa “Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 yang merupakan implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional dilakukan oleh Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial dalam hal ada usulan dari Komisi Yudisial untuk dilakukan pemeriksaan bersama.
Terkait masalah ini, perlu ditegaskan bahwa walaupun konstitusi tidak secara tegas menyebutkan pengawasan terhadap putusan hakim, namun putusan hakim itu sejatinya adalah kehormatan hakim. Demikian itu diakui dan tertulis dalam Keputusan Bersama tersebut. Disebutkan bahwa kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.
Seyogyanya, pengawasan terhadap putusan pengadilan yang bertentangan dengan prinsip dasar disiplin tinggi dan profesionalitas menjadi domain (pengawasan) Komisi Yudisial. Pengawasan tersebut lebih menunjuk pada integritas hakim yang didalamnya menyangkut persoalan etika dan perilaku. Jadi, pengawasan tidak dimaksudkan untuk mereduksi prinsip independensi peradilan, namun memastikan bahwa independensi berjalan beriringan dengan akuntabilitas. Apabila pengawasan terhadap hakim melemah, maka akan melemah pula independensi peradilan. Melemahnya independensi peradilan tentu akan berimplikasi buruk bagi kekuasaan kehakiman. Terlebih lagi, kemerdekaan hakim bukan merupakan pemberian negara atau hak istimewa (privilege) hakim. Kemerdekaan tersebut merupakan hak yang melekat (indispensable right/inheren right) pada hakim untuk menjamin terpenuhinya hak asasi warga negara dalam memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak (fair trial). Sejalan dengan hal ini, Paulus Lotulung (2003) berpendapat bahwa untuk mewujudkan independensi hakim, setiap independensi perlu diimbangi dengan tanggung jawab dalam bentuk akuntabilitas dan transparansi.
International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence menyebutkan bahwa independensi peradilan tidak dengan sendirinya membebaskan hakim dari akuntabilitas publik. Prinsip tersebut juga dianut secara universal sebagaimana tercermin dalam Basic Principles on the Independence of the Judiciary yang diadopsi oleh the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Dimana terdapat resolusi yang menghimbau negara anggota, organisasi antar pemerintah, dan organisasi profesional non-pemerintah, agar dalam program-program pengembangan yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana, mempertimbangkan masalah accountability and sustainability.
Dalam Islam, hakim dikategorikan ke dalam tiga macam, satu golongan akan masuk surga, dua golongan akan masuk neraka, yaitu: (i) hakim yang mengetahui kebenaran dan memberikan putusan dengan kebenaran tersebut; (ii) hakim yang sesungguhnya mengetahui yang benar, tetapi memutus dengan yang tidak benar; dan (iii) hakim yang tidak berilmu, sehingga tidak dapat menggali guna mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, lalu memutus tanpa didasari pengetahuan terhadap perkara itu. Dua golongan hakim terakhir masuk neraka, dan hanya satu golongan hakim pertama yang masuk surga (HR Abu Dawud). Dari keterangan hadits tersebut, diketahui bahwa penerapan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan ditentukan dengan disiplin tinggi dan profesionalitas seorang hakim.
Menurut Benjamin N. Cardozo (1991) bahwa kewajiban sebagai hakim adalah untuk menegakkan objektivitas hukum melalui putusan-putusannya. Putusan-putusannya bukan perwujudan aspirasi pribadinya dan bukan merupakan perwujudan dari pendirian pribadinya dan bukan pula merupakan penerapan falsafah pribadinya, melainkan perwujudan dari aspirasi, pendirian dan falsafah masyarakat pada waktu dan di mana putusan itu dijatuhkan. Faktor penting bagi kendali pikiran hakim adalah falsafah moral (moral philosophy) yang memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak yang harus diindahkan oleh hakim, seperti dikatakannya, “There is in each of us a stream of tendency, whether you choose to call it philosophy or not, which gives coherence and direction to thought and action”.
Dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan hukum acara secara objektif dengan berdasarkan pada kebenaran dalam suatu putusan merupakan suatu keharusan. Itu dimaksudkan guna terpenuhinya akuntabilitas. Di sini, memerlukan Komisi Yudisial sebagai lembaga penegak etik terhadap kehormatan hakim sebagaimana dimaksudkan oleh konstitusi. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial diperlukan sebagai “wasilah” (perantara) guna mewujudkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini terdapat kaidah fiqh, "Al wasilatu laha ahkamul maqashid” atau "Lil wasail hukmul maqashid”.
Kaidah ini menerangkan bahwa hukum untuk wasilah itu sama dengan hukum untuk tujuan. Hukum tujuan itu sendiri adalah mewujudkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sementara itu hukum tidak selalu sama dengan menegakkan keadilan, dan keadilan itu tidak selalu identik dengan hukum. Oleh karena itu, hakim dituntut mampu mempertemukan antara legal justice dengan moral justice. Di sinilah integritas dan profesionalitas hakim diperlukan. Integritas hakim berkaitan dengan moralitas dan kejujuran. Sedangkan, profesionalitas mengacu pada kompetensi, dan kemampuan hakim untuk memahami dan menerapkan hukum dengan tepat dan akurat. Integritas dan profesional hakim merupakan hal mutlak yang harus melekat dalam jati diri setiap hakim, karena hakim merupakan profesi yang mulia (officium nobile) untuk memberikan keputusan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi para pencari keadilan (justicia belen).
Terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang merdeka harus mampu menghadirkan kemaslahatan, bukan sebaliknya menimbulkan kemudaratan. Dengan demikian hakikat dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman menunjuk pada meluasnya perolehan aksiologi hukum konstitusi yakni “kepastian hukum yang adil” bagi masyarakat. Sebaliknya, fungsi kehakiman akan menjadi sempit jika bekerjanya hukum penuh ketidakpastian dan ketidakadilan.
Dengan demikian dapat dikatakan pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial demikian penting dan strategis guna terwujudnya kekuasaan kehakiman. Melalui penegakan etika oleh Komisi Yudisial diharapkan terwujudnya independensi dan akuntabilitas peradilan. Menjadi jelas, bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya diperkuat dengan independensinya, tetapi juga akuntabilitas peradilan (judicial accountability). Karena itu, pengawasan Komisi Yudisial terhadap profesionalitas hakim dalam putusan yang dibuatnya adalah suatu keharusan.
*) Prof. Dr. KPA. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., Ketua Komisi Yudisial RI
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

















