Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Hakim tunggal Riyadi Sunindyo berpendapat proses hukum terhadap Irwandi baik penyelidikan, penyidikan, tangkap tangan, penetapan tersangka hingga penahanan sah dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Hakim Riyadi berpendapat proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan terhadap Irwandi berdasarkan dua alat bukti yang sah. Karena itu, langkah hukum yang dilakukan KPK dalam dua tahapan proses tersebut juga sah karena telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku hingga Irwandi ditetapkan sebagai tersangka.
Kemudian terkait tangkap tangan, menurut hakim sudah terpenuhinya Pasal 1 ayat (9), Pasal (18) ayat (2), dan Pasal 109 KUHAP sebagai bagian dari wewenang pada penyelidik dan atau penyidik KPK. Karenanya tindakan tangkap tangan itu adalah sah.
"Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, penyelidikan dan penyidikan oleh termohon adalah sah (menurut hukum)," jelas Hakim Riyadi saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Rabu (24/10/2018).
Yang cukup menarik yaitu permohonan Irwandi melalui kuasa hukumnya yang mempermasalahkan salah ketik (typo) dalam surat penahanan. Dari bukti yang ada memang kesalahan ketik itu benar adanya yang seharusnya tertanggal 4 Juli 2018 tertulis 5 Juli 2018.
"Kesalahan penulisan typo bukan kesalahan substansif yang tidak signifikan, yang membuat surat penahanan tidak sah," kata Hakim.
Atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh permohonan Irwandi ditolak seluruhnya dan penyelidikan, penyidikan, tangkap tangan dan penahanannya dianggap sah.
"Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon praperadilan ditolak seluruhnya. Menyatakan tindakan tangkap tangan dari termohon kepada pemohon dan penahanan adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat. Menyatakan penyelidikan dan penyidikan perkara a quo adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat," ujar Hakim Riyadi.
Santrawan T Paparang, kuasa hukum Irwandi, terlihat pasrah atas putusan ini. Dia mengaku sudah berusaha maksimal dalam mengajukan permohonan praperadilan ini. Oleh karena itu, pihaknya kini fokus menghadapi pokok perkara saja.
"Ya nanti kami akan hadapi pokok perkara. Segala yang terbaik sudah kami persembahkan dalam perkara ini. Ya kita lihat saja prosesnya seperti apa sambil berjalan. Pembelaan kan sudah maksimal kami berikan," ujar Santrawan.
Seperti diketahui, Irwandi menjadi tersangka atas dua tindak pidana korupsi. Kasus pertama, dugaan penerimaan hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.
Kasus kedua, dugaan menerima gratifikasi dengan nilai total Rp32 miliar dari pembangunan Dermaga Sabang dengan anggaran Rp793 miliar pada tahun anggaran 2006-2011 bersama-sama dengan Izil Azhar (IA) yang diduga merupakan orang kepercayaannya. Total kerugian dari kasus ini sebesar Rp313 miliar. Irwandi dan Izil disangkakan Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
