Pemerintah telah menyerahkan draf Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme kepada DPR. Draf Perpres ini merupakan amanat UU No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, substansi draf Perpres ini dinilai kalangan masyarakat sipil dan sejumlah tokoh masyarakat berpotensi melanggar sistem peradilan pidana (criminal justice system), HAM, dan demokrasi karena bukan kewenangannya.
Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan setelah draft diterima, DPR akan memberi pertimbangan sebagai bentuk konsultasi. “Namun, sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat sipil meminta DPR untuk mengembalikan draf tersebut kepada pemerintah untuk diperbaiki,” ujar salah satu perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Sekjen PBHI Julius Ibrani saat dikonfirmasi, Rabu (27/5/2020). (Baca Juga: Catatan Kritis atas Rancangan Perpres Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme)
Selain PBHI, Koalisi dan tokoh masyarakat yang menandatangani petisi penolakan draf Perpres terkait pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme ini diantaranya, LBH Pers, LBH Masyarakat, Imparsial, ICJR, HRWG, Setara Institute, Safenet, PuSaKO, YLBHI, Elsam, KontraS. Kalangan akademisi dan tokoh masyarakat, seperti Bivitri Susanti (Dosen STHI Jentera), Zainal Arifin Mochtar (FH UGM), Prof Sigit Riyanto (FH UGM), Nursyahbani Katjasungkana, Usman Hamid, Laode M Syarif, Wardah Hafidz, dan lain-lain.
Koalisi menilai kewenangan TNI yang diatur dalam rancangan Perpres itu berlebihan dan berpotensi mengganggu sistem peradilan pidana, mengancam HAM, dan demokrasi. Julius memberi contoh Pasal 3 rancangan Perpres yang menyebut kewenangan penangkalan sifatnya sangat luas yakni menjalankan operasi intelijen, teritorial, informasi, dan operasi lainnya. Ketentuan ini memberi kewenangan kepada TNI untuk terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme secara lebih leluasa di dalam negeri, sehingga berbahaya bagi HAM.
Koalisi mengingatkan kewenangan TNI yang luas dalam mengatasi terorisme tanpa dibarengi kejelasan mekanisme akuntabilitas untuk tunduk dalam sistem peradilan umum berpotensi membahayakan hak warga negara. Jika terdapat kesalahan operasi di lapangan yang mengakibatkan hak-hak warga negara terlanggar, maka mekanisme pertanggungjawabannya menjadi tidak jelas karena militer masih tunduk dalam yurisdiksi peradilan militer dan belum tunduk dalam yurisdiksi peradilan umum,” kata Julius.
Dia menegaskan rancangan Perpres ini akan mengganggu mekanisme sistem peradilan pidana dalam penanganan terorisme. Dengan alasan kejahatan terorisme, militer yang bukan merupakan bagian dari aparat penegak hukum dapat melakukan fungsi penangkalan dan penindakan secara langsung dan mandiri dalam mengatasi ancaman kejahatan terorisme di dalam negeri. Hal ini tidak sejalan dengan hakikat dibentuknya militer (raison d’etre) sebagai alat pertahanan negara yang dilatih untuk menghadapi perang, bukan dalam ranah penegakan hukum.
Bagi Koalisi tugas penangkalan dan penindakan bersifat mandiri (bukan perbantuan) untuk mengatasi kejahatan tindak pidana terorisme di dalam negeri yang akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan tugas antara militer dengan lembaga lain, seperti BNPT, aparat penegak hukum, dan lembaga intelijen negara. Hal ini justru akan membuat penanganan terorisme menjadi tidak efektif karena terjadi overlapping fungsi dan tugas antar kelembagaan negara.
Penggunaan anggaran dari sumber lain di luar APBN, menurut Julius bertentangan dengan Pasal 66 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari APBN. Seperti diketahui, Pasal 14 rancangan Perpres mengatur pendanaan untuk mengatasi terorisme yang dilakukan TNI bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain itu, rancangan Perpres ini berpotensi menghilangkan mekanisme checks and balances dalam UU No.34 Tahun 2004. Sebab, pengerahan TNI bisa dilakukan tanpa pertimbangan DPR. Julius merujuk Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU No.34 Tahun 2004 disebutkan pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, salah satunya untuk mengatasi tindak pidana terorisme dapat dilakukan jika ada keputusan politik negara. “Yang dimaksud dengan keputusan politik negara adalah keputusan presiden yang dikonsultasikan bersama dengan DPR (Penjelasan Pasal 5 UU TNI),” tegasnya.
Atas dasar itu, Koalisi dan tokoh masyarakat mendesak DPR untuk meminta pemerintah membenahi draft Perpres karena substansinya banyak yang bermasalah. Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dalam membuat Perpres ini karena kebijakan ini seolah bisa jadi cek kosong bagi militer dalam mengatasi terorisme di Indonesia. “Sehingga akan memundurkan jalannya reformasi TNI dan demokrasi di Indonesia,” ujar Julius.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani melihat substansi rancangan Perpres sama seperti substansi yang sempat mau dimasukan sejumlah pihak dalam proses pembahasan UU No.5 Tahun 2018 di DPR. Ketika RUU itu dibahas ada yang mengusulkan judulnya diubah. Arsul mengakui ada sejumlah pihak yang mengusulkan substansi tersebut antara lain anggota DPR yang berlatar belakang TNI. Hal ini yang menyebabkan pembahasan UU No.5 Tahun 2018 di DPR molor sampai 18 bulan.
Menurut Asrul, Perpres itu seharusnya mengatur praktik perbantuan TNI yang sudah berjalan selama ini seperti operasi Tinombala. Operasi Polri dan TNI dalam memberantas terorisme itu tergolong berhasil. Pelibatan TNI harus berbasis skala ancaman, bukan peristiwa. Walaupun pemerintah telah menyerahkan draf Perpres ini ke DPR, Asrul mengatakan masih terbuka peluang luas bagi masyarakat untuk memberi masukan.
“DPR akan mulai sidang lagi setelah lebaran. Masyarakat silakan memberikan masukan terhadap rancangan Perpres ini,” katanya.