Alasan Menaker Terbitkan Permenaker Klaim JHT Saat Usia 56 Tahun
Terbaru

Alasan Menaker Terbitkan Permenaker Klaim JHT Saat Usia 56 Tahun

Karena sudah ada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sehingga program Jaminan Hari Tua (JHT) dikembalikan lagi fungsinya sebagai jaminan sosial hari tua.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 2 Menit
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (tengah) saat menerima kunjungan sejumlah pengurus serikat pekerja membahas polemik Permenaker 2 Tahun 2022. Foto: Istimewa
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (tengah) saat menerima kunjungan sejumlah pengurus serikat pekerja membahas polemik Permenaker 2 Tahun 2022. Foto: Istimewa

Polemik terbitnya Permenaker No.2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaraan Manfaat JHT memicu demonstrasi kalangan buruh di berbagai wilayah. Selaras dengan itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menginisiasi pertemuan dengan beberapa pimpinan serikat buruh, seperti KSBSI dan KSPI.

Dalam pertemuan yang berlangsung Rabu (16/02) kemarin, Ida menjelaskan alasan terbitnya Permenaker No.2 Tahun 2022 itu. Sekaligus menjelaskan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Digelarnya program JKP membuat Ida memutuskan untuk mengembalikan program JHT sebagaimana tujuannya sebagai jaminan sosial di hari tua.

"Jika kita flashback, ketika Permenaker No.19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT, diberlakukan saat itu, kita belum memiliki alternatif skema Jamsos bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami PHK. Jadi ada kekosongan regulasi yang mengatur orang kehilangan pekerjaan. Nah, saat ini setelah kita memiliki program JKP, kita mengembalikan hakikat JHT sebagai jaminan sosial hari tua," kata Ida dalam pertemuan tersebut sebagaimana keterangan tertulis, Rabu (16/2/2022) kemarin.

Ida menjelaskan program JKP sudah berjalan dengan suntikan dana yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp6 triliun dan Rp823 miliar. Untuk manfaat JKP lainnya, Ida telah menyiapkan akses informasi pasar kerja melalui laman pasker.id. Sekaligus menyiapkan lembaga pelatihan untuk melaksanakan pelatihan re-skilling dan up-skilling.

(Baca Juga: Ramai-ramai Mengisi Petisi Tolak JHT yang Cair Saat Usia 56 Tahun)  

Ida juga mengingatkan Permenaker No.2 Tahun 2022 akan berlaku efektif 4 Mei 2022. Tujuan beleid tersebut untuk memberikan perlindungan paripurna kepada pekerja/buruh di masa tua. “Untuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini sudah ada program JKP,” ujarnya.

Dalam masa transisi dari Permenaker No.19 Tahun 2015 ke Permenaker No.2 Tahun 2022 Ida menyebut pihaknya fokus melakukan sosialisasi pada 3 aspek. Pertama, manfaat JKP meliputi uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja.

Kedua, maksud dan tujuan Permenaker No.2 Tahun 2022 untuk melindungi risiko masa tua bagi buruh. Ketiga, imbauan kepada perusahaan untuk menghindari PHK. Jika PHK dilakukan maka hak-hak buruh harus dipenuhi seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Terkait masukan yang disampaikan kalangan serikat buruh, Ida berjanji akan mendengarkannya secara serius. “Kami sangat mengapresiasi terhadap masukan-masukan tersebut dan akan kita jadikan bahan kajian,” tegasnya.

Dalam pertemuan itu Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengatakan pihaknya sejak awal menjalin komunikasi dan berinteraksi dengan Menteri Ketenagakerjaan. Menurutnya, dialog merupakan cara yang elegan dalam menyelesaikan persoalan.

“Paling tidak ini merupakan strategi kalau kita ingin melakukan pertemuan tatap muka, ini langkah paling pas," ujar Elly.

Tags:

Berita Terkait