Karena itu, para Pemohon meminta MK memaknai secara tegas agar para pengendara bermotor tidak khawatir menggunakan GPS yang terdapat dalam smartphone-nya dengan meletakkan di tempat yang mudah dilihat, sehingga tidak menggangu konsentrasi pengendara bermotor saat berkendara.
Dalam putusannya, Mahkamah memahami maksud dari Penjelasan Umum UU LLAJ, yang intinya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang semakin tinggi. Tentu tujuannya tidak lain demi menciptakan dan memberi jaminan ketertiban serta keselamatan berlalu lintas. Bagi Mahkamah, UU LLAJ sarana untuk rekayasa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Sebab, wajah dan budaya hukum suatu negara tercermin dari perilaku masyarakatnya dalam berlalu lintas.
Menurut Mahkamah, menggunakan telepon hanya salah satu penyebab yang dapat mempengaruhi kemampuan pengemudi saat mengemudikan kendaraannya secara penuh konsentrasi. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “menggunakan” diartikan memakai dan bersifat aktif. Dengan demikian, rumusan norma a quo telah cukup jelas.
“Pembentuk undang-undang hanya merumuskan secara umum penjelasan terkait penyebab yang mempengaruhi kemampuan pengendara agar pelaksanaan norma Pasal a quo tidak mudah tertinggal, tetapi mampu menjangkau kebutuhan hukum dalam jangka waktu yang panjang, termasuk mengantisipasi adanya perkembangan teknologi,” dalih Mahkamah dalam pertimbangan putusannya.
Seiring perkembangan teknologi kendaraan bermotor, Mahkamah memahami telah banyak kendaraan bermotor yang diproduksi sekaligus dilengkapi teknologi peta jalan dengan fitur GPS untuk membantu pengemudi mencapai lokasi tujuan. Namun, Mahkamah berpendapat penggunaan telepon seluler yang di dalamnya terdapat berbagai fitur dalam batas penalaran wajar termasuk dalam hal mengganggu konsentrasi berlalu lintas yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas.
Meskipun tidak setiap pengendara yang menggunakan GPS serta-merta dapat dinilai mengganggu konsentrasi mengemudi yang membahayakan penggunanya, sehingga penerapannya harus dilihat secara kasuistis. “Karena itu, tidak ada persoalan inkonstitusionalitas terkait penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009. Dengan demikian, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.”
Adapun dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 283 UU LLAJ multitafsir, Mahkamah berpendapat norma a quo bagian dari Bab XX Ketentuan Pidana UU LLAJ. Pembentuk UU telah memberi panduan teknik berkaitan rumusan ketentuan pidana. Untuk memahami norma itu, tidak dapat dilepaskan dari pemahaman utuh terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ
