Alasan MK Tetap Larang Penggunaan GPS
Utama

Alasan MK Tetap Larang Penggunaan GPS

Mahkamah berpendapat penggunaan telepon seluler yang di dalamnya terdapat berbagai fitur dalam batas penalaran wajar dapat mengganggu konsentrasi berlalu lintas. Putusan ini dinilai tidak memberi keadilan bagi pengedara motor dan mobil.

Agus Sahbani
Bacaan 2 Menit

 

Untuk itu, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan” dalam Pasal 283 UU 22/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan untuk penggunaan aplikasi sistem navigasi yang berbasis satelit dalam telepon seluler tidak beralasan menurut hukum.

Baca:

Aturan yang Perlu Dipahami Agar Kendaraan Tak Dicap ‘Bodong’

Mengenal Kembali Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas

Aturan yang Menjelaskan Polisi Dapat Insentif dari Denda Tilang

 

Semakin polemik

Menanggapi putusan, Victor Santoso Tandiasa menilai putusan MK ini semakin menimbulkan polemik dan justru tidak memberi keadilan bagi pengendara motor dan mobil. Sebab, MK dalam salah satu pertimbangannya menyebut penggunaan GPS di handphone (HP) mengganggu konsentrasi yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 3 bulan atau denda Rp750 ribu. Namun, penggunaan GPS yang sudah terpasang (build in) di mobil tidak terkena sanksi pidana.

 

“Pertanyaannya, apa bedanya penggunaan GPS di HP dengan GPS yang tertanam di mobil. Padahal, pengguna GPS di HP pun menggunakan alat bantu yang tentunya diletakan pada posisi yang tidak akan mengganggu pengemudi saat menggunakan GPS? Ini Ini malah akan menimbulkan kebingungan masyarakat dan para penegak hukum itu sendiri,” kata Victor saat dihubungi, Jum’at (1/2/2019).

 

Pasca putusan MK ini, kata dia, ada konsekuensi bagi perusahaan transportasi online yang harus membuat perangkat khusus selain HP untuk digunakan driver ojek/taxi online. Sebab, apabila aplikasi GPS tetap ditanamkan di HP, sama saja menjerumuskan mitranya untuk terkena jerat pidana penjara sebagaimana ditekankan dalam putusan MK. Artinya, akan ada banyak jutaan warga negara yang berprofesi driver transportasi online yang potensi terancam pidana penjara dalam mencari nafkah..

 

“Kata menggunakan HP dilihat tafsir gramatikal atau tekstual maksudnya menggunakan secara aktif untuk menelepon, sms, chat yang sifatnya dua arah. Beda dengan penggunaan GPS yang bersifat pasif, disetel arah tujuan sebelum jalan dan dimatikan setelah sampai pada tujuan,” tegasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info