Secara bulat, Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terkait larangan penggunaan telepon saat sedang berkendara yang jika dilanggar bisa dipidana. Artinya, kedua pasal yang mewajibkan pengendara penuh konsentrasi/perhatian itu dinyatakan tetap konstitusional dan tetap berlaku.
“Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan MK No. 23/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Rabu (30/1/2019) kemarin. Baca Juga: Penggunaan Telepon Dua Arah Saat Berkendara Ganggu Konsentrasi
Kedua pasal itu dipersoalkan Ketua Umum dan Sekjen Toyota Soluna Community (TSC) Sanjaya Adi Putra dan Naldi Zen, serta Irvan yang berprofesi sebagai supir transportasi online yang diwakili kuasa hukumnya Victor Santoso Tandiasa. Para pemohon merasa aktivitasnya mencari nafkah telah dirugikan secara konstitusional oleh Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ terutama ketika menggunakan GPS saat berkendara.
Sebab, adanya keraguan dan/atau ketidakpastian dalam memaknai norma Pasal 283 UU LLAJ mengakibatkan para pengendara kendaraan bermotor menjadi sembunyi-sembunyi menggunakan GPS yang terdapat di telepon pintar (smartphone) karena takut terkena sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 283 UU LLAJ.
Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.” Penjelasannya menyebutkan “yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.”
Pasal 283 UU LLAJ
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan ‘melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”
Pemohon menilai kedua pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat, terutama Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Pemohon beralasan frasa “menggunakan telepon“ pada Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ tersebut, sebagai salah satu sebab terganggunya konsentrasi pengemudi kendaraan bermotor haruslah memiliki maksud yang jelas, sehingga tidak terjadi multitafsir dalam penerapannya.
Karena itu, para Pemohon meminta MK memaknai secara tegas agar para pengendara bermotor tidak khawatir menggunakan GPS yang terdapat dalam smartphone-nya dengan meletakkan di tempat yang mudah dilihat, sehingga tidak menggangu konsentrasi pengendara bermotor saat berkendara.
Dalam putusannya, Mahkamah memahami maksud dari Penjelasan Umum UU LLAJ, yang intinya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang semakin tinggi. Tentu tujuannya tidak lain demi menciptakan dan memberi jaminan ketertiban serta keselamatan berlalu lintas. Bagi Mahkamah, UU LLAJ sarana untuk rekayasa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Sebab, wajah dan budaya hukum suatu negara tercermin dari perilaku masyarakatnya dalam berlalu lintas.
Menurut Mahkamah, menggunakan telepon hanya salah satu penyebab yang dapat mempengaruhi kemampuan pengemudi saat mengemudikan kendaraannya secara penuh konsentrasi. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “menggunakan” diartikan memakai dan bersifat aktif. Dengan demikian, rumusan norma a quo telah cukup jelas.
“Pembentuk undang-undang hanya merumuskan secara umum penjelasan terkait penyebab yang mempengaruhi kemampuan pengendara agar pelaksanaan norma Pasal a quo tidak mudah tertinggal, tetapi mampu menjangkau kebutuhan hukum dalam jangka waktu yang panjang, termasuk mengantisipasi adanya perkembangan teknologi,” dalih Mahkamah dalam pertimbangan putusannya.

Seiring perkembangan teknologi kendaraan bermotor, Mahkamah memahami telah banyak kendaraan bermotor yang diproduksi sekaligus dilengkapi teknologi peta jalan dengan fitur GPS untuk membantu pengemudi mencapai lokasi tujuan. Namun, Mahkamah berpendapat penggunaan telepon seluler yang di dalamnya terdapat berbagai fitur dalam batas penalaran wajar termasuk dalam hal mengganggu konsentrasi berlalu lintas yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas.
Meskipun tidak setiap pengendara yang menggunakan GPS serta-merta dapat dinilai mengganggu konsentrasi mengemudi yang membahayakan penggunanya, sehingga penerapannya harus dilihat secara kasuistis. “Karena itu, tidak ada persoalan inkonstitusionalitas terkait penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009. Dengan demikian, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.”
Adapun dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 283 UU LLAJ multitafsir, Mahkamah berpendapat norma a quo bagian dari Bab XX Ketentuan Pidana UU LLAJ. Pembentuk UU telah memberi panduan teknik berkaitan rumusan ketentuan pidana. Untuk memahami norma itu, tidak dapat dilepaskan dari pemahaman utuh terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ
Untuk itu, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan” dalam Pasal 283 UU 22/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan untuk penggunaan aplikasi sistem navigasi yang berbasis satelit dalam telepon seluler tidak beralasan menurut hukum.
Baca:
Aturan yang Perlu Dipahami Agar Kendaraan Tak Dicap ‘Bodong’
Mengenal Kembali Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas
Aturan yang Menjelaskan Polisi Dapat Insentif dari Denda Tilang
Semakin polemik
Menanggapi putusan, Victor Santoso Tandiasa menilai putusan MK ini semakin menimbulkan polemik dan justru tidak memberi keadilan bagi pengendara motor dan mobil. Sebab, MK dalam salah satu pertimbangannya menyebut penggunaan GPS di handphone (HP) mengganggu konsentrasi yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 3 bulan atau denda Rp750 ribu. Namun, penggunaan GPS yang sudah terpasang (build in) di mobil tidak terkena sanksi pidana.
“Pertanyaannya, apa bedanya penggunaan GPS di HP dengan GPS yang tertanam di mobil. Padahal, pengguna GPS di HP pun menggunakan alat bantu yang tentunya diletakan pada posisi yang tidak akan mengganggu pengemudi saat menggunakan GPS? Ini Ini malah akan menimbulkan kebingungan masyarakat dan para penegak hukum itu sendiri,” kata Victor saat dihubungi, Jum’at (1/2/2019).
Pasca putusan MK ini, kata dia, ada konsekuensi bagi perusahaan transportasi online yang harus membuat perangkat khusus selain HP untuk digunakan driver ojek/taxi online. Sebab, apabila aplikasi GPS tetap ditanamkan di HP, sama saja menjerumuskan mitranya untuk terkena jerat pidana penjara sebagaimana ditekankan dalam putusan MK. Artinya, akan ada banyak jutaan warga negara yang berprofesi driver transportasi online yang potensi terancam pidana penjara dalam mencari nafkah..
“Kata menggunakan HP dilihat tafsir gramatikal atau tekstual maksudnya menggunakan secara aktif untuk menelepon, sms, chat yang sifatnya dua arah. Beda dengan penggunaan GPS yang bersifat pasif, disetel arah tujuan sebelum jalan dan dimatikan setelah sampai pada tujuan,” tegasnya.
















