Tampaknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan terus mendapatkan kritikan pedas dari para pelaku usaha, praktisi hukum, pengamat ekonomi dan akademisi. Kali ini, KPPU dipersoalkan karena hanya bersandarkan pada satu alat bukti dalam menangani perkara-perkara kartel.
Dalam hal ini, dua kasus yang menjadi sorotan adalah ketika KPPU menangani perkara fuel surcharge maskapai penerbangan dan perkara produsen minyak goreng. Kedua perkara yang telah diputus KPPU ini terkait dengan dugaan praktik kartel.
Yang menjadi masalah, KPPU tidak menemukan perjanjian tertulis yang dilakukan para pelaku usaha untuk melakukan praktek Kartel. Padahal, merujuk pada Pasal 11 UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian adalah unsur utama.
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. |
Dalam seminar yang diadakan hukumonline, Rabu lalu (28/7), advokat Refman Basri melontarkan pertanyaan apakah “perjanjian” dimaksud Pasal 11 berarti harus tertulis. Masalahnya, menurut Refman, KPPU seringkali tidak menemukan adanya bukti berupa perjanjian tertulis.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Ningrum Natasya Sirait menjelaskan, bahwa yang dimaksud perjanjian dalam hukum persaingan usaha adalah perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
Pengajar Hukum Persaingan Usaha ini mendasarkan argumennya pada Pasal 1 angka (7) UU No 5 Tahun 1999 yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”. “Jadi perjanjian yang dirujuk bukan dalam konteks hukum perdata,” tandas Ningrum.
Masih terkait kartel, advokat Fredrik J Pinakunary mempersoalkan penggunaan alat bukti indirect evidence atau bukti tidak langsung yang digunakan KPPU. Berdasarkan Peraturan Komisi No 1 Tahun 2006 yang kemudian diubah Peraturan Komisi No 1 Tahun 2010, indirect evidence adalah bukti petunjuk.
Dalam praktiknya, yang kerap digunakan KPPU sebagai indirect evidence adalah hasil analisis terhadap hasil pengolahan data yang mencerminkan terjadinya supernormal profit yang terjadi bukan karena peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan.
“Alat bukti inilah (indirect evidence-red) yang menjadi ketakutan para pelaku usaha,” tandas Fredrik. Dia membandingkan dengan praktik hukum perdata, dimana bukti petunjuk bukanlah bukti utama sehingga jarang dipertimbangkan oleh hakim.
Eri Hertiawan dari kantor Assegaf Hamzah and Partner mempersoalkan definisi bukti petunjuk, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU, yakni pengetahuan majelis komisi yang diketahui dan diyakini kebenarannya. Dengan kata lain, cukup bermodalkan satu keyakinan Komisi, indirect evidence ini bisa menjadi bukti.
Jika Fredrik menggunakan perbandingan hukum perdata, Eri menggunakan hukum pidana. Dia menyebut satu asas yakni “satu bukti bukan bukti” (unus testis nullus testis). Dengan asas ini, berarti satu bukti memerlukan bukti lain sebagai pendukung. Sementara, KPPU hanya mendasarkan pada satu petunjuk untuk menyatakan telah terjadi kartel. “Jadi parameternya simpel sekali,” tandas Eri.
Mengenai hal ini, Prof Ningrum menyatakan sepakat. KPPU memang seharusnya mendasarkan pada lebih dari satu bukti. Masalahnya, dalam draft Peraturan Komisi tentang Pedoman Kartel, KPPU masih menganggap satu bukti cukup. “Ini hanya bukti petunjuk dan kita tidak bisa bertentangan dengan Pasal 42 UU No 5 tahun 1999,” tukasnya.
Mantan Komisioner KPPU Pande Radja Silalahi menjelaskan sejarah pengaturan indirect evidence, didasari pertimbangan bahwa memang sulit memperoleh bukti langsung dari praktek kartel. “Misalnya harus ada kesepakatan, ini sulit,” tandasnya. Idealnya, menurut Pande, indirect evidence memang harus didukung dengan direct evidence (bukti langsung).
















