Sementara itu, terkait kontrak yang sudah berjalan antara BP Migas dan perusahaan-perusahaan Migas sebelum BP Migas dinyatakan bubar atas putusan MK, Jero meyakinkan bahwa pihak KKKS yang ada di Indonesia tidak khawatir akan pembubaran tersebut. Hingga saat ini, Jero mengatakan sudah melakukan komunikasi bersama dengan pihak KKKS dan tidak tidak ada pihak investor yang akan menarik investasinya di Indonesia terutama sektor Migas.
“KKKS merasa nyaman. Yang penting, amankan BP Migas, amankan industri Migas dan perbaiki peraturannya,” ujarJero.
Dalam jangka waktu yang belum bisa ditentukan, kontrak-kontrak Migas yang akan masuk ke Indonesia akan ditandatangani oleh Kementerian ESDM. Sementara Kepala SKSP sendiri akan diduduki oleh Menteri ESDM, Jero Wacik.
“Kontrak baru nanti ESDM yang akan tanda tangan, kontrak lama mungkin hanya Kop berkasnya saja yang akan diganti,” sebutnya.
Mantan Deputi Perencanaan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas), Widyawan Prawiraatmadja, mengatakan rencana Kementerian ESDM untuk melakukan efisiensi terhadap pegawai SKSP Migas adalah hal yangbaik. Menurutnya, hal ituwajar jika masih sesuai dengan norma-norma dan etika kepatutan.
“Pak Menteri ESDM sudah memberikan contoh tadi, apakah hal-hal yang dianggap berlebihan itu tidak diperlukan dan itu bisa dikurangi, kenyamanan dikurangi, ya tidak apa-apa asal masih wajar dan patut dan balik lagi ke norma-norma dan etika kepatutan dan kewajaran,” katanya pada acara yang sama.
Widyawan juga memastikan, berpindahnya wewenang BP Migas ke Kementerian ESDM tidak mempengaruhi proses investasi yang sedang berlangsung. Semua proses investasi yang sedang diproses tetap akan berjalan sesuai dengan perencanaan awal.
















