Ambil Alih BP Migas, ESDM Siapkan Perbaikan
Berita

Ambil Alih BP Migas, ESDM Siapkan Perbaikan

Menteri ESDM Jero Wacik akan mengurangi pembiayaan atas fasilitas yang diperoleh pejabat BP Migas sebelumnya.

FNH/RFQ
Bacaan 2 Menit
Jero Wacik Menteri ESDM.  Foto: Sgp
Jero Wacik Menteri ESDM. Foto: Sgp

Pemerintah bergerak cepat pasca putusan MK yang membubarkan BP Migas, pekan lalu. Susilo Bambang Yudhoyono langsung merespon dengan mengeluarkan Perpres No. 59 Tahun 2012 yangmengalihkan seluruh proses pengelolalaan kegiatan yang sedang ditangani BP Migas kepada Kementerian ESDM sebagai situasi darurat.

Kementerian ESDM yang menjadi pihak yang mengambil alih tugas dan fungsi BP Migas juga mengeluarkan dua Kepmen, yakni Kepmen ESDM No. 3135 Tahun 2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Kepmen ESDM No. 3136 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pekerja BP Migas.

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, penerbitan dua Kepmen tersebut bertujuan untuk menyelamatkan industri migas di Indonesia. Sejalan dengan dua Kepmen tersebut, Kementerian ESDM juga menyiapkan empat langkah perbaikan kinerja BP Migas yang selama ini dianggap boros oleh beberapapihak.Agar industri migas tetap berjalan dengan baik dan karyawan eks BP Migas tidak kehilangan pekerjaan, KementerianESDM membentuk Satuan Kerja Sementara Kegiatan (SKSP) Migas.

“Meskipun BP Migas berubah nama menjadi SKSP Migas, tetapi bukan berarti cuma sekedar ganti nama. Kita akan perbaiki kinerja BP Migas pada SKSP Migas ini menjadi lebih baik,” kata Jero Wacik dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/11).

Empat langkah perbaikan kinerja tersebut adalah mengurangi pembiayaan atas fasilitas pegawai BP Migas yang sekarang menjadi pegawai SKSP Migas,kinerja dan pembiayaan SKSP Migas harus lebih efisien ketimbang kinerja dan pembiayaan BP Migas, SKSP Migas tidak akan pro asing,semua operasional SKSP Migas harus didorong agar rakyat mendapatkan bagian yang lebih baik.

“Dengan adanya SKSP Migas ini, maka nanti akan dihitung total dana CSR yang  masuk selama ini dan kemana saja perginya. CSR harus lebih besar dan sampai ke rakyat,” katanya.

Namun,Jero mengatakan belum memiliki rencana kedepan terkait SKSP Migas ini. Untuk saat ini, SKPS Migas hanya bersifat temporary atau sementara di dalam Kementerian ESDM. Untuk langkah selanjutnya, Kementerian ESDM masih menunggu DPR melakukan revisi UU Migas.

Sementara itu, terkait kontrak yang sudah berjalan antara BP Migas dan perusahaan-perusahaan Migas sebelum BP Migas dinyatakan bubar atas putusan MK, Jero meyakinkan bahwa pihak KKKS yang ada di Indonesia tidak khawatir akan pembubaran tersebut. Hingga saat ini, Jero mengatakan sudah melakukan komunikasi bersama dengan pihak KKKS dan tidak tidak ada pihak investor yang akan menarik investasinya di Indonesia terutama sektor Migas.

“KKKS merasa nyaman. Yang penting, amankan BP Migas, amankan industri Migas dan perbaiki peraturannya,” ujarJero.

Dalam jangka waktu yang belum bisa ditentukan, kontrak-kontrak Migas yang akan masuk ke Indonesia akan ditandatangani oleh Kementerian ESDM. Sementara Kepala SKSP sendiri akan diduduki oleh Menteri ESDM, Jero Wacik.

“Kontrak baru nanti ESDM yang akan tanda tangan, kontrak lama mungkin hanya Kop berkasnya saja yang akan diganti,” sebutnya.

Mantan Deputi Perencanaan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas), Widyawan Prawiraatmadja, mengatakan rencana Kementerian ESDM untuk melakukan efisiensi terhadap pegawai SKSP Migas adalah hal yangbaik. Menurutnya, hal ituwajar jika masih sesuai dengan norma-norma dan etika kepatutan.

“Pak Menteri ESDM sudah memberikan contoh tadi, apakah hal-hal yang dianggap berlebihan itu tidak diperlukan dan itu bisa dikurangi, kenyamanan dikurangi, ya tidak apa-apa asal masih wajar dan patut dan balik lagi ke norma-norma dan etika kepatutan dan kewajaran,” katanya pada acara yang sama.

Widyawan juga memastikan, berpindahnya wewenang BP Migas ke Kementerian ESDM tidak mempengaruhi proses investasi yang sedang berlangsung. Semua proses investasi yang sedang diproses tetap akan berjalan sesuai dengan perencanaan awal.

“Misalnya proyek gas Tanggu. Itu tetap akan berjalan sesuai dengan rencana awal hanya saja sekarang wewenangnya di Kementerian ESDM,” katanya.

Terpisah, Ketua DPR Marzuki Alie meminta agar karyawan BP Migas tidak perlu resah. Menurutnya,pemerintah dan DPR akanmengambil langkah untuk memulihkan kegiatan kontraktor migas. "Karyawan BP Migas tidak perlu resah dengan putusan MK ini, karena Kementrian ESDM akan menentukan tindak lanjut atas putusan ini termasuk kepentingan karyawan BP Migas," ujar Marzuki.

Dia mengatakan putusan MK diharapkan tidak menimbulkan gejolak ekonomi, terutama investor asing. Namun, ia tak menampik putusan MK berdampak luas terhadap nasib karyawan BP Migas. Menurutnya, dampak hukum atas putusan MK adalah eksistensi BP Migas tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap kegiatannya. antara lain sejumlah kontrak yang ditandatangani antara BP Migas dengan kontraktor migas.

Lebih jauh politisi Partai Demokrat itu berpandangan DPR perlu segera menyelesaikan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas. Lagi pula, RUU Migas masuk agenda Prolegnas tahun 2010-2014. "Dalam RUU Migas perlu dipikirkan lembaga yang akan mengurusi kegiatan Migas ini. Tindakan yang perlu diperhatikan juga adalah perlunya audit terhadap keuangan BP Migas dan terhadap aset-aset agar tidak disalhgunakan oleh pihak tertentu," pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info