Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penyidik untuk sementara belum melakukan penahanan terhadap Andi. Meski penahanan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan alasan objektif dan subjektif, penyidik KPK biasanya menunggu sampai pemeriksaan dan penghitungan kerugian negara hampir selesai.
Tanggung jawab
Mengenai penganggaran proyek Hambalang yang sekarang menjadi permasalahan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemenpora saling lempar tanggung jawab. Menurut Harry, walau penggunaan anggaran memang menjadi tanggung jawab Kemenpora, harus dilihat pula siapa pihak yang menginginkan anggaran itu ke luar?
Setiap pengadaan barang/jasa yang menggunakan multi years contract, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan (Menkeu).
Namun, Wamenkeu Anny Ratnawati yang juga pernah menjabat Dirjen Anggaran Kemenkeu periode 2008-2010 membantah bertanggung jawab atas penganggaran proyek Hambalang. Kemenkeu hanya mengesahkan dan menerima pengajuan dari Kemenpora, sedangkan alokasi tetap tanggung jawab masing-masing kementerian.
Anny menjelaskan, pengertian multi years contract adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa yang anggarannya melebihi satu tahun anggaran dan pelaksanaannya memerlukan waktu lebih dari 12 bulan, serta secara teknis pekerjaannya tidak dapat dipecah.
“Menkeu hanya menandatangani persetujuan multi years contract. Jelas di situ adalah persetujuan perikatan. Alokasi anggaran bukan kewenangan Kemenkeu, itu sudah diputuskan kementerian yang bersangkutan dan disampaikan Kemenpora kepada Kemenkeu dengan lampiran persetujuan komisi terkait,” tuturnya, Senin (8/4).
Kemudian, mengenai APBN 2010, alokasinya tetap sama dengan APBN-P 2010. Untuk tahun pertama dikucurkan Rp275 miliar. Kalaupun ada revisi, lanjut Anny, itu terkait penambahan pekerjaan. Kemenpora dalam suratnya menyatakan luasan pekerjaan akan bertambah sesuai dokumen yang disampaikan Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam dugaan korupsi proyek yang menelan uang negara Rp2,5 triliun ini, KPK telah menetapkan Andi, mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar, dan mantan Direktur Operasional PT Adhi Karya Teuku Bagus Mukhamad Noor sebagai tersangka. Mereka dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor.
