Di surat itu juga dijelaskan pasal yang disangkakan ke Andi. Yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Atas dasar itu semua, di bagian akhir surat, KPK memohon Ditjen Imigrasi untuk melarang tiga orang berpergian ke luar negeri. Mereka adalah Andi Alfian Mallarangeng, Andi Zulkarnain Mallarangeng dan Muhammad Arif Taufiqurahman yang disebut-sebut sebagai Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya.
Upaya mencari kejelasan pun dilakukan awak media. Namun, pimpinan dan Humas KPK tak jua memberi pernyataan resmi akan kebenaran status hukum Menpora tersebut.
Dalam kasus Hambalang ini, KPK telah menetapkan mantan Kabiro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Dedi Kusdinar sebagai tersangka. Dedi juga disangka telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek Hambalang.
Sementara itu, terpisah, politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika menyatakan menghormati terhadap semua langkah penegakan hukum yang diambil KPK. Menurut dia, permintaan cegah dilakukan dalam rangka mempermudah proses penyidikan kasus tersebut. Dia berharap kasus yang melilit Andi dapat segera berakhir.
“Kita hormati semua langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK. Namun, kalau KPK berpikiran lain tentu sudah dengan perhitungan matang. Diharapkan semua berjalan sesuai koridor hukum yang terukur, profesional dan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah,” pungkasnya.
