Kemudian, dia menyampaikan pemerintah perlu melakukan sinkronisasi program pengentasan kemiskinan dari pusat, daerah, hingga desa agar tidak terjadi tumpang tindih program antara K/L, Pemda dan Pemdes. Kelompok-kelompok rentan seperti perempuan miskin, perempuan kepala keluarga miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus harus menjadi prioritas utama.
Pemerintah juga diminta melakukan integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Regsosek dari desa sampai pusat agar tidak ada perbedaan data. Termasuk melakukan update data kemiskinan secara berkala. “Upaya ini diharapkan mengatasi inclution error dan exclution error data kemiskinan yang sering kali terjadi,” terangnya.
Pemerintah juga harus melakukan pengawasan secara intensif penggunaan anggaran pengentasan kemiskinan. Pengawasan dapat dilakukan oleh APIP, BPK dan KPK dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi.
Belum Optimal
Seperti dikutip dari Antaranews, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal bukan karena semua anggaran penanganan kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan.
“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat,” ucap Anas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Anas menjelaskan pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian/lembaga dan pemda beberapa hari lalu.
Ketika itu, konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.