Kepolisian diminta memproses hukum terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan karena diduga menggunakan plat nomor palsu pada kendaraan Tucuxi saat terjadi insiden kecelakaan akhir pekan lalu di Magetan Jawa Timur.
“Kalau ternyata palsu, proses hukum harus jalan. Menggunakan mobil itu kan ada tahapannya. Kalau tidak ada, ya harus diproses,” ujar anggota Komisi III DPR Edi Ramli Sitanggang di Gedung DPR, Selasa (08/1).
Menurut Edi, jika kepolisian tak memberikan plat nomor kendaraan ‘DI 19’ yang dipasang pada Tucuxi, Dahlan harus diproses. “Itu tindakan semena-mena pejabat, pencitraan dan kena batunya,” komentar Edi tentang kejadian nahas yan menimpa Dahlan saat mengendarai Tucuxi.
Soal kemungkinan presiden mengambil tindakan terhadap sikap Dahlan, Edi menegaskan menunggu proses hukum. Terlebih, kata Edi, hukum negara menganut asas praduga tak bersalah.
Senada, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menengarai Dahlan lebih sering menggunakan politik panggung. Kadang permainannya sudah tidak sesuai dengan tugas pokoknya sebagai Menteri BUMN. “Menteri itu kalau mau mengembangkan mobil listrik itu, kan ada Menristek. Apakah upaya Dahlan itu perlu diapresiasi atau jangan-jangan Dahlan sibuk dengan urusan pribadinya, tapi memanfaatkan publik dan media dengan jabatannya sebagai Menteri BUMN,” katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan insiden ini membuka tabir bahwa kendaraan tersebut belum melewati uji kelayakan kendaaraan. “Dan orang bertanya plat mobil itu asli atau abal-abal. Hentikan politik panggung, sebagai Menteri BUMN buktikan saja, apa ada peningkatan kinerja atau tidak. Masyarakat sudah capek dengan manuver dan ingar bingar,” pungkasnya.
