Amir optimis Tim Verifikasi akan bekerja optimal dan menghasilkan titik cerah terkait kasus ini. “Insya Allah waktu 14 hari bisa membantu pemecahan persoalan. Kita siap siang malam bekerja, sekarang sedang menyusun jadwal,” tambahnya. Rencananya, dalam satu dua hari ini, Tim Verifikasi akan mendatangi Mabes Polri untuk bertemu dengan Kapolri dan Kabareskrim. Pihak Kepolisian, kata Amir, tidak bisa menolak kedatangan Tim Verifikasi. “Minta polisi menjelaskan sejelas-jelasnya, sehingga masyrakat tahu yang sebenarnya,” ujarnya.
Sementara, pengamat Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin khawatir Tim Verifikasi hanya sebagai penenang sementara, karena banyaknya tekanan dari masyarakat. Menurut Irman, tanpa membentuk Tim Verifikasi, presiden sebenarnya bisa memerintahkan Kepolisian untuk menghentikan pengusutan atau sebaliknya. Irman berpendapat dua langkah yang ia sebut bukan bentuk intervensi dari presiden. “Karena Polri berada dalam kekuasaan pemerintah, hal ini sesuai dengan Pasal 4 UUD 1945, bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD,” katanya.
Berkas diteliti Kejagung
Ditemui terpisah, Jaksa Agung Hendarman Supandji enggan mengomentari tentang pembentukan Tim Verifikasi. “Saya kan dengar dari tv tadi. Bagaimana mau komentar,” katanya. Normatif, Hendarman hanya mengatakan akan mentaati keputusan Presiden SBY, termasuk dalam hal pembentukan Tim Verifikasi.
Perihal adanya desakan agar Kepolisian segera menggelar perkara kasus Bibit dan Candra, Hendarman mengatakan berkas keduanya kini tengah diteliti dan dianalisa oleh jaksa peneliti (P16). “Sekarang saja baru dipelajari,” ujarnya. Korps Adhayksa, menurutnya, telah menerima kelengkapan berkas Bibit dan Chandra Rabu pekan lalu, dari Polri. Lengkap atau tidaknya berkas akan ditentukan oleh jaksa pada pekan ini.
Pasalnya, jaksa memilki waktu empat belas hari sebagaimana tertuang dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP. Jaksa, kata Hendarman akan menentukan sikap, perihal apakah berkas keduanya dinyatakan lengkap (P21) atau akan dikembalikan kembali ke polisi jika dinyatakan belum lengkap. “Tentunya sesegera mungkin jaksa menentukan sikap P21 atau kembali lagi kepada polisi,” ujarnya.
Lantaran berkas tengah dipelajari, Kejaksaan Agung belum melihat ke arah deponeering. “Berkas aja sedang dipelajari kok,” ujarnya. Kini, sambung Hendarman criminal justice sistem tengah berjalan. “Polisi menyerahkan kepada JPU, JPU mempelajari kemudian apakah memenuhi syarat formal atau material. Kalau belum, kembali. Jadi proses normal,” ujarnya. Rencana Mahkamah Konstitusi akan membuka rekaman pada Selasa (3/11), menurut Hendarman, tidak akan berpengaruh pada penyidikan. Kejaksaan, tambahnya, akan memonitor pemutaran rekaman yang diduga antara mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Wisnu Subroto dengan Anggodo Widjojo, adik bos PT Radiokom Anggoro Widjojo yang kini buron. “Jalan terus, prosesnya jalan terus. Yang bisa menghentikan kalau ada praperadilan. Berhenti,” ujarnya. Hendarman balik tanya,”Apakah ada suatu kekuatan di luar undang-undang yang bisa menghentikan. Ini kan prosesnya berjalan,” pungkasnya.
















