Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun tak setuju jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Darmin Nasution masuk dalam kabinet kerja. Ia meminta Presiden Jokowi agar memilih figur yang bersih dan memiliki kredibilitas tinggi masuk dalam jajaran kabinet.
“Saya ingin Presiden Jokowi memilih figur yang bersih dan punya kredibilitas tinggi untuk masuk dalam jajaran Kabinet Kerja,” ujarnya di Gedung Komplek Parlemen, Rabu (12/8).
Alasan penolakan, kata Misbakhun, lantaran saat menjabat Dirjen Pajak, Darmin Nasution sebagai orang yang menandatangani Surat Keputusan Keberatan PT Surya Alam Tunggal (SAT) terkait kasus Mafia Pajak Gayus Tambunan. Menurutnya, dalam kasus PT SAT tersebut, semua pihak yang terlibat sudah dihukum dan punya kekuatan hukum tetap mulai dari Gayus Tambunan sendiri sampai atasannya.
“Darmin Nasution termasuk yang tidak terkena dalam kasus tersebut. Dalam kasus tersebut kenapa Darmin Nasution sebagai orang yang tanda tangan SK Keberatannya malah lolos dari kasus tersebut,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menilai, masalah yang melibatkan Darmin bukan hanya PT SAT saja. Misalnya, dugaan pelanggaran prosedur dikabulkannyab kasus keberatan PT Halliburton Indonesia yang keberatannya sudah pernah ditolak oleh Dirjen Pajak sebelumnya. Tetapi oleh Darmin Nasution malah dikabulkan. “Ada apa dibalik dikabulkannya keberatan perusahaan penanaman modal asing dari Amerika tersebut?,” tanyanya lagi.
Misbakhun mengingatkan, hal tersebut semestinyam menjadi pertimbangan Presiden Jokowi mengangkat Darmin masuk kabinet menteri. Ia khawatir jika Darmin menjabat Menko, dikhawatirkan memainkan peran kekuasaanya melakukan intervensi terhadap kasus-kasus pajak. “Jangan sampai juga figur seperti Darmin Nasution menjadi beban bagi Kabinet Kerja karena permasalahannya di masa lalu,” tukasnya.
















