Menjawab segala persoalan yang dihadapi rumah sakit, Fadilah memandang keberadaan sebuah undang-undang yang mengatur tentang rumah sakit sangat dibutuhkan. Selama ini, pengaturan rumah sakit hanya di level peraturan menteri kesehatan. Kondisi ini, lanjutnya, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Keberadaan undang-undang rumah sakit tidak mungkin ditunda-tunda lagi, tegasnya.
Fadilah menyadari pembahasan RUU Rumah Sakit tidaklah mudah karena memerlukan pendekatan multidisipliner serta harus sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, ia berharap RUU Rumah Sakit tetap memperhatikan prinsip jaminan pelaksanaan HAM, perlindungan pasien, pemberdayaan masyarakat, implementasi hak dan kewajiban masing-masing pihak serta meningkatkan peran serta SDM kesehatan dan organisasi profesi.
Pembentukan UU Rumah Sakit, jelas Fadilah, juga diperlukan sebagai perwujudan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Semoga dengan disahkannya RUU ini tujuan penyelenggaraan rumah sakit dapat memberikan sumbangsih nyata dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, papar Fadilah.
Secara normatif, RUU Rumah Sakit memang memuat sejumlah substansi yang dapat memberikan solusi atas masalah sebagaimana dipaparkan Menteri Kesehatan. Soal pembiayaan misalnya, RUU membuka banyak opsi sumber finansial. Mulai dari penerimaan rumah sakit, anggaran dan subsidi pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara, untuk melindungi kepentingan pasien. RUU Rumah Sakit misalnya secara tegas menyatakan rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Standar dimaksud dilakukan dengan melakukan pelaporan insiden, menganalisa dan menetapkan pemecahan masalah. Untuk pelaporan, rumah sakit menyampaikannya kepada komite yang membidangi keselamatan pasien yang ditetapkan oleh menteri (Pasal 43). RUU Rumah Sakit juga memastikan bahwa tanggung jawab secara hukum atas segala kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan berada pada rumah sakit bersangkutan (Pasal 46).
Organ untuk melindungi keselamatan pasien lengkap karena RUU Rumah Sakit menyatakan pemilik rumah sakit dapat membentuk Dewan Pengawas. Dewan yang terdiri dari unsur pemilik, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan dan tokoh masyarakat itu bersifat independen dan non struktural. Salah satu tugas Dewan adalah mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien.
