Antara Kepentingan Rumah Sakit dan Keselamatan Pasien
UU Rumah Sakit

Antara Kepentingan Rumah Sakit dan Keselamatan Pasien

Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia berpendapat substansi RUU Rumah Sakit masih belum mengakomodir kepentingan publik.

Fat/Rzk
Bacaan 2 Menit

 

Pada level yang lebih ‘tinggi', RUU Rumah Sakit juga mengamanatkan pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia. Badan yang bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan itu berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit. Komposisi Badan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat (Pasal 57).

 

Tidak pro publik

Dihubungi hukumonline, Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia M Nasser berpendapat substansi RUU Rumah Sakit masih belum mengakomodir kepentingan publik. Secara umum, Nasser menangkap paradigma pemerintah dalam RUU ini hanya menempatkan rumah sakit sebagai alat negara dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga negaranya. Akibatnya, RUU Rumah Sakit belum mampu menjamin akses publik khususnya masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan.

 

Diakui Nasser, sejumlah substansi RUU seperti pembentukan Badan Pengawas dan penetapan tarif rumah sakit menyiratkan sikap pemerintah yang ingin melindungi kepentingan pasien. Namun, ia ragu apa yang tertulis dalam RUU akan diimplementasikan dengan baik. Kelemahan yang terdapat dalam RUU Rumah Sakit dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh kalangan pemodal untuk mengkomersilkan rumah sakit.

 

Hal ini (kelemahan RUU Rumah Sakit) bisa terjadi karena dua. Pertama, karena DPR kejar setoran. Kedua, pemerintah dalam pembahasan tidak ngotot memperjuangkan kepentingan publik, Nasser menambahkan.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info