Antiklimaks MSAA di DPR
Berita

Antiklimaks MSAA di DPR

Jakarta,hukumonline. "Tunggu tanggal 3 Oktober!" Janji Cacuk Sudarijanto, Menteri Muda Restrukturisasi Perekonomian merangkap Kepala BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) menanggapi desakan pers yang selalu menanyakan kelanjutan MSAA (Master of Settlement and Acquisition Agreement). Namun, ternyata pembahasan MSAA di DPR justru antiklimaks.

Hukumonline News
Hukumonline News
Leo/APr
Bacaan 2 Menit
Antiklimaks MSAA di DPR
Hukumonline

Entah apa yang dibicarakan dalam forum konsultasi yang sifatnya tertutup antara pimpinan DPR dengan pemerintah selama berjam-jam pada Selasa (3/10) di lantai 3 Nusantara III Gedung MPR/DPR mengenai kelanjutan MSAA. Nyatanya, penjelasan yang diberikan kepada puluhan wartawan masih jauh dari memuaskan. Praktis, penjelasan yang diberikan sama sekali tidak menjawab permasalahan yang timbul dari penandatanganan MSAA.

Tanda-tanda bahwa pertemuan yang juga dihadiri oleh Jaksa Agung dan dua konsultan hukum yang melakukan legal audit atas MSAA, Fred Tumbuan dan Kartini Mulyadi, tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan, sebenarnya sudah bisa dirasakan sebelumnya.

Melalui keterangan Paskah Suzeta dan Didi Suprianto, anggota DPR Komisi IX, yang 'dicegat' wartawan memang mengisyaratkan bahwa kajian DPR atas MSAA belum selesai dan belum menghasilkan apa-apa.

Didi menjelaskan bahwa forum konsultasi ini memang bukan untuk memberikan suatu keputusan karena memang sifatnya hanya konsultasi. Salah satu poin yang ditekankan oleh DPR dalam forum ini adalah pentingnya batasan untuk membuktikan mana debitur yang kooperatif dan mana yang tidak kooperatif. Menurut Didi, kriteria debitur kooperatif adalah mereka yang duduk berunding kembali, menambah jaminan, dan menyerahkan personal guarantee.

Sementara itu, Paskah Suzeta berpendapat bahwa dalam menilai debitur kooperatif atau tidak kooperatif, pemerintah tidak satu visi. Ia menyatakan, antara Menko Perekonomian, Menkeu, dan Menteri Muda Restrukturisasi Perekonomian memiliki kepentingan masing-masing dalam menafsirkan mana debitur yang kooperatif dan mana yang tidak.

Untuk menyelesaikan masalah MSAA, menurut Paskah, pemerintah justru harus menyelesaikan masalah BLBI. "Oleh karena itu kita tunggu hasil pembahasan BLBI di DPR, kemudian baru kita selesaikan masalah MSAA. MSAA sendiri 'kan memang bagian dari BLBI," jelas Paskah.

Meminimalisir keuangan negara

Dalam penjelasannya kepada wartawan seusai acara tersebut, Ketua DPR Akbar Tandjung menyatakan bahwa masalah MSAA akan diselesaikan sesegera mungkin dengan prinsip meminimalisir kerugian negara. Dengan demikian, pemerintah harus mengambil langkah dan keputusan yang cepat untuk menghindari kerugian yang akan timbul. "Dewan sendiri akan memberikan dukungan politik yang diperlukan sepanjang tujuannya untuk meminimalisir kerugian negara," ujar Akbar.

Senada dengan Akbar Tanjung, Menko Perekonomian Rizal Ramli juga menegaskan bahwa langkah apapun yang diambil oleh pemerintah tujuannya adalah untuk meminimalisir kerugian. Caranya, dengan meminta debitur yang telah menandatangani MSAA untuk menambah aset apabila aset yang mereka serahkan nilainya kurang dari utang mereka dan dengan menyerahkan jaminan pribadi (personal guarantee).

Jika kedua syarat tersebut mereka penuhi, pemerintah menilai bahwa debitur yang bersangkutan kooperatif. "Karenannya, pemerintah bersedia memperpanjang jangka waktu penyelesaian, mengadakan negosiasi mengenai tingkat suku bunga, minimal sampai pada tingkat yang tidak merugikan negara," kata Rizal.

Jaksa Agung Marzuki Darusman, menjawab pertanyaan tentang release and discharge, menegaskan bahwa Kejaksaan Agung dan Kepolisian tetap melakukan investigasi terhadap kemungkinan debitur melakukan tindak pidana pelanggaran BMPK.

Marzuki  menyatakan, kelanjutan release and discharge sekarang berada di tangan pemerintah untuk mendudukkan masalahnya dengan debitur. Dengan demikian Kejaksaan Agung tetap melakukan tindakan hukum yang perlu diambil. "Langkah dan proses hukum yang dilakukan Kejagung tetap dijalankan sebagaimana mestinya secara simultan," cetus Marzuki.

Sementara itu, Akbar Tanjung juga tidak secara tegas menjawab apakah klausul release and discharge akan dihapus atau tetap dilanjutkan. Akbar hanya menjawab bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang initinya melakukan penyempiurnanan atau perbaikan terhadap diktum-diktum yang di MSAA yang intinya meminamilisir kerugian negara.

Sayang sekali pada pertemuan tersebut, dua ahli hukum, Fred Tumbuan dan Kartini Mulyadi yang melakukan legal audit terhadap MSAA, sama sekali tidak mau memberi keterangan. Dan penyelesaian masalah MSAA pun makin mengambang.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info