Sejak reformasi beberapa tahun terakhir, kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia pada setiap bulan Desember. Berbagai acara dilakukan oleh lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan pegiat anti korupsi untuk mengingatkan kita bahwa korupsi masih merajalela di sekitar kita, bahwa upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah mendekati kegagalan, bahwa lembaga anti korupsi negara lemah sudah karena dilemahkan, bahwa “corruptors fight back” terlihat jelas terjadi, bahkan dengan dukungan dan perlindungan oligarki, bahwa budaya korupsi masih berakar di masyarakat, dan bahwa ketidak-pedulian akan bahaya korupsi masih melekat pada birokrasi, penegak hukum, sektor swasta dan siapapun yang ikut menikmati penjarahan uang hasil tanah dan air serta keringat pajak rakyat. Melihat arus balik yang deras ini, banyak tokoh dan pegiat anti korupsi jadi setengah koma, lemas, apatis, meninggalkan sedikit yang masih semangat yang mulai mengambil ancang-ancang strategi baru.
Perjuangan selama masa reformasi yang menghasilkan legislasi anti korupsi, lembaga anti korupsi, dan semangat anti korupsi meluntur, meninggalkan jejak sejarah, kebanggaan semu, bahwa kita pernah di sana. Tetapi apa guna kalau hanya berhenti di titik ini?
Masih di bulan Desember juga, tepatnya tanggal 18 Desember 2024, Presiden RI yang baru, dalam kunjungan kerja ke Mesir, mengatakan sesuatu yang mengejutkan, seperti bledek di siang bolong: “Saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Akan tetapi kembalikan dong, Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, dan bisa diam-diam supaya tidak ketahuan”.
Mungkin menyadari blunder ini, Presiden dalam peringatan Natal di Jakarta tanggal 28 Desember 2024, meralat pernyataannya di Mesir tersebut dengan mengatakan: “Ada yang mengatakan Prabowo mau memaafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat, tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak saja, sudah nyolong. Yang kau curi kembalikan. Bukan saya maafkan, koruptor, tidak, saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah itu kan ajaran agama. Bertobatlah kasihan rakyat, kembalikan uang itu sebelum kita cari hartamu ke mana pun kita akan cari”.
Para pembantu Presiden kemudian bergegas mencoba memberikan klarifikasi atas pernyataan Presiden tersebut. Salah satunya, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menjelaskan maksud dari pernyataan Prabowo yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang yang dikorupsi. Dikutip dari berbagai sumber resmi, Yusril menilai, pernyataan Presiden itu sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan kerugian negara (asset recovery).
Yusril selanjutnya mengatakan: “Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi haruslah membawa manfaat dan menghasilkan perbaikan ekonomi bangsa dan negara, bukan hanya menekankan pada penghukuman kepada para pelakunya. Memenjarakan koruptor tak membawa manfaat bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kalau uang hasil korupsi mereka kembalikan, pelakunya dimaafkan, uang tersebut masuk APBN untuk mensejahterakan rakyat”. Yusril juga mengatakan bahwa adalah hak Presiden untuk memutuskan memberi amnesti dan abolisi, termasuk kepada para terpidana korupsi.
Kalau itu merupakan strategi pemerintah baru, dimana itu tertulis dan terbuka informasinya untuk masyarakat? Perppu, undang-undang baru, amandemen undang-undang? Menurut Konstitusi, kita masih negara hukum, belum menjadi atau kembali ke negara kekuasaan. Negara hukum harus diartikan dimana kebijakan yang menyangkut kepentingan negara harus selalu dilandasi peraturan yang berlaku, yang dibuat memenuhi kaidah-kaidah pembuatan peraturan perundangan yang baik.
