Polemik kemudian terjadi, dengan saling silang pendapat yang tajam antara para pegiat anti korupsi, mantan pejabat, dan para politisi pendukung Presiden yang bisa diikuti dari berbagai liputan dan artikel media massa dan media sosial.
Lepas dari berbagai polemik tersebut, dari pernyataan Presiden dan pembantunya, terlihat adanya niat untuk: (a) menyelesaikan kasus-kasus korupsi dengan mengedepankan “pengampunan” sebagai imbalan dari pernyataan tobat dan pengembalian uang atau harta hasil korupsi, baik untuk koruptor yang sudah terpidana, dalam proses peradilan, penyelidikan atau penyidikan, atau bahkan yang belum “terendus” oleh penegak hukum, jadi ada semacam rekonsiliasi politik bersyarat dengan para koruptor, kembalikan uang, minta ampun, maka jalan pengampunan akan terbuka; (b) mencari aturan hukum untuk merealisir niat tersebut, baik melalui amnesti atau abolisi, atau dengan mengubah peraturan perundangan yang sekarang berlaku, (c) penyelesaian tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan apa yang dikorupsi agar bisa memperbaiki anggaran pendapatan belanja negara demi kepentingan pembangunan ekonomi.
Belum jelas buat publik apa niat politik di balik “rekonsiliasi” ini. Dari segi “memperbaiki Indonesia”. mungkin rekonsiliasi dengan korban pelanggaran HAM, lawan politik, masyarakat yang tersingkir lebih penting untuk masuk ke dalam daftar prioritas penguasa sekarang ini. Rekonsiliasi dengan para koruptor harusnya tidak perlu menjadi prioritas penguasa baru. Sebagaimana diketahui, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Penguasa dan legislator, yang bisa saja, tetapi tidak bisa dikatakan beretika, melakukan akrobatik hukum untuk bisa melaksanakan niat tersebut. Kita tahu, apa artinya akrobatik hukum, akibat buruknya terhadap praktik baik legislasi, dan tentu saja terhadap penegakan rule of law yang berkeadilan.
Sejumlah persoalan dirasakan akan timbul sekarang ini bilamana niat tersebut dipaksakan tanpa landasan hukum yang benar dan beretika: (i) budaya korupsi akan semakin merebak di segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karena korupsi tidak lagi dianggap sebagai “kejahatan luar biasa”, dan bisa diampuni kalau uang hasil korupsi dikembalikan; (ii) bagaimana menentukan jumlah yang harus dikembalikan? Dengan mengikuti cara penghitungan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara sebagaimana secara asal-asalan selama ini dilakukan?; (iii) bagaimana pengampunan untuk koruptor yang menerima suap, dan tidak menyentuh dana APBN?; (iv) bagaimana dengan koruptor yang sudah selesai atau sedang menjalani hukumannya, apakah mereka bisa dipaksa untuk mengembalikan hasil korupsinya yang mungkin masih ada di rekening bank di Swiss, Singapura, atau yurisdiksi bebas pajak di luar negeri dan masih dinikmati oleh koruptor, keluarga serta handai taulannya? (v) kalau ada, dan mungkin dilakukan, artinya harta mereka dan keluarganya (yang tidak bisa dibuktikan sebagai harta halal) dirampas negara, apakah artinya pemerintah juga mau dan bisa konsisten dengan merampas harta hasil korupsi dari para koruptor di masa lalu, termasuk penguasa Orde Baru (Suharto, keluarga dan kroninya)? Secara hukum, moral dan etika, sungguh akan panjang konsekuensi yang harus bisa dibayangkan oleh penguasa sebelum mereka dengan mudah mau menyelesaikan suatu masalah bangsa secara parsial, dengan alat kekuasaan, dan mungkin untuk kepentingan politik tertentu.
Kalau penguasa baru ingin mempunyai “legacy”, ada suatu celah yang gagal dimanfaatkan oleh sejumlah kalau tidak semua penguasa setelah reformasi, walaupun sudah cukup banyak peringatan diberikan. Celah tersebut bisa dimanfaatkan oleh penguasa baru, yaitu dengan melakukan rekonsiliasi menyeluruh demi masa depan bangsa. Urutannya, atau secara sekaligus bisa dilakukan, dengan melakukan rekonsiliasi dengan: (a) korban pelanggaran HAM (berat) dengan pengakuan pelanggaran, permintaan maaf atas nama negara, rehabilitasi dan pemberian kompensasi kepada korban pelanggaran HAM berat atau keluarganya, (b) penyelesaian hutang BLBI dengan para konglomerat dan pengusaha yang masih mengemplang pinjaman (uang) negara, (c) penyelesaian dengan para koruptor dengan persyaratan ketat, dimana setelah semua harta kekayaannya dan harta kekayaan keluarga dan kroninya yang tidak bisa dibuktikan dari usaha yang halal diserahkan kepada negara secara sukarela atau dirampas negara, koruptor yang bersangkutan tetap dihukum dengan hukuman yang lebih ringan dibanding dengan mereka yang tidak mau melakukan penyelesaian dengan cara tersebut, dan (d) rekonsiliasi dengan masyarakat dengan mengubah peraturan perundangan anti korupsi dan memperkuat kembali KPK dengan tujuan menajamkan pemberantasan korupsi.
Sebaiknya upaya ini diiringi dengan penghentian seketika atas semua keinginan lain untuk merusak demokrasi di Indonesia dengan antara lain mengubah konstitusi, mengubah pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah yang membatasi partisipasi rakyat secara langsung, dan niat-niat lain yang dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia kembali menjadi negara kekuasaan dalam arti sebenarnya.
Kita sebagai masyarakat umum tentu hanya punya harapan bahwa akan ada perbaikan atas kerusakan-kerusakan kehidupan demokratis dan pemberantasan korupsi yang terjadi semasa pemerintahan yang lalu. Kalaupun itu tidak terjadi, semua anggota masyarakat harus tetap berani bicara lantang, tertib hukum, dan terhormat menyuarakan hati nurani rakyat.
Arief Surowidjojo - Kuningan, 7 Januari 2025
