2. Hukum Acara Pidana
UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebut beberapa kali soal ‘ahli’. Tampak bahwa ‘ahli’ hanya dijelaskan sebagai ‘seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan’. Tidak ada kejelasan rincian soal kriteria kualifikasi keahlian khusus itu.
Namun, Pasal 133 KUHAP menyebut kriteria agak rinci soal ahli tentang korban luka, korban keracunan, atau korban mati yaitu dokter umum dan dokter spesialis kedokteran kehakiman/forensik. Namun, pasal ini juga membuka kemungkinan ahli lainnya yang tidak dijelaskan kriteria kualifikasinya.
3. Hukum Acara Administrasi
Pasal 102 UU No.5 Tahun 1986 jo. No.9 Tahun 2004 jo. No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menyebutkan (1) Ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Tidak ada rincian kriteria kualifikasi soal ‘pengalaman dan pengetahuannya’ yang disebut di sana. Penjelasan Pasal 102 UU PTUN secara spesifik menyebut juru taksir sebagai pihak yang berwenang sebagai ahli. Namun, tidak ada uraian lebih lanjut siapa atau apa kriteria kualifikasi seorang juru taksir yang dimaksud.
4. Hukum Acara Konstitusi
Pasal 36 UU No.24 Tahun 2003 jo. No.8 Tahun 2011 jo. Perppu No.1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi) menyebut ‘keterangan ahli’ sebagai salah satu alat bukti. Namun, tidak kejelasan kriteria kualifikasi ‘ahli’ yang dimaksud.
5. Hukum Acara Sengketa Persaingan Usaha
Pasal 39 ayat 4 dan Pasal 42 huruf b UU No.5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan Larangan Praktek Monopoli (UU Persaingan Usaha) menggunakan istilah ‘saksi ahli’ dan ‘keterangan ahli’. Namun, tidak kejelasan kriteria kualifikasi ‘ahli’ yang dimaksud.
6. Hukum Acara Sengketa Hubungan Industrial
UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU Hubungan Industrial) menggunakan istilah ‘saksi ahli’. Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU Hubungan Industrial memasukkan status sebagai pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai salah satu kualifikasi ahli dalam perkara hubungan industrial. Namun, tidak ada rincian lain soal kriteria kualifikasi ‘ahli’.
7. Hukum Acara Arbitrase
UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) menggunakan istilah ‘saksi ahli’. Namun, tidak kejelasan kriteria kualifikasi ‘ahli’ yang dimaksud.
















