Ketika ditanya apakah Apindo keberatan dengan ketentuan jenis pekerjaan yang di-outsourcing itu, Suryadi mengatakan tergantung dari anggota Apindo. Namun, dari pengamatannya selama ini sebagian besar anggota Apindo menggunakan jasa outsourcing hanya di dua jenis pekerjaan yaitu jasa keamanan dan kebersihan.
Namun, Suryadi mengingatkan agar Kemnakertrans membahas rancangan peraturan itu di LKS Tripartit Nasional. Pasalnya, dalam lembaga itu terdapat wakil pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja. Terkait hal itu Surydi mengatakan pekan depan akan ada pembahasan mengenai Permenakertrans tersebut di LKS Tripartit Nasional.
Dalam diskusi yang digelar di Jakarta, Vice President Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Obon Tabroni, mengatakan dalam penjelasan pasal 66 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan hanya lima jenis pekerjaan penunjang yang boleh di-outsourcing. Menurutnya, saat ini sebagian serikat pekerja hanya menginginkan agar lima jenis pekerjaan itu saja yang di-outsourcing.
Selain itu Obon menekankan, serikat pekerja berharap agar penerbitan izin baru bagi perusahaan outsourcing dihentikan untuk sementara. Pemerintah saat ini harus fokus mengevaluaasi perusahaan-perusahaan outsourcing yang kerap melanggar aturan ketenagakerjaan. Dari pantauannya, khususnya di wilayah kawasan industri di Bekasi, Jawa Barat, Obon mengatakan perusahaan outsourcing yang kerap melakukan pelanggaran adalah perusahan yang status hukumnya tidak jelas.
Ketika dicek di instansi ketenagakerjaan terkait, Obon menemukan berbagai perusahaan outsourcing yang melakukan pelanggaran itu tidak terdaftar. Untuk itu Obon mengimbau agar pemerintah menghentikan penerbitan izin baru perusahaan outsourcing sampai persoalan pelaksanaan outsourcing yang ada dibenahi.
Selain itu Obon mengeluhkan minimnya upaya yang dilakukan pemerintah untuk menindak tegas perusahaan outsourcing yang melakukan pelanggaran hukum. Akibatnya, serikat pekerja melakukan upaya sendiri agar persoalan dapat dituntaskan dengan mengacu pada aturan ketenagakerjaan yang ada. Misalnya melakukan aksi demonstrasi, mogok dan lainnya. Menurut Obon hal itu tergolong manjur ketimbang menunggu tindakan dari instansi ketenagakerjaan baik itu di tingkat daerah atau pun pusat.
Menanggapai kritikan terhadap pemerintah atas lemahnya penindakan terhadap perusahaan outsourcing, Dirjen PHI Kemnakertrans, Ruslan Irianto Simbolon, mengatakan Kemenakertrans telah berkomitmen untuk memperketat pelaksanaan outsourcing. Menakertrans pun sudah menginstruksikan agar Permenaker tentang outsourcing itu segera diterbitkan.
Irianto menegaskan, aturan itu akan mengakomodir kepentingan dari berbagai pihak, terutama pekerja dan pengusaha. Untuk pekerja, secara umum Irianto mengatakan peraturan itu akan memberi jaminan kepastian kerja bagi pekerja sebagaimana amanat MK dalam putusannya soal outsourcing. Sedangkan untuk pengusaha, Irianto mengatakan peraturan itu akan menjamin keberlangsungan usaha. “Untuk menciptakan hubungan indsutrial yang harmonis,” ujarnya menjelaskan tujuan dari dibentuknya Permenakertrans tentang outsourcing.
Terkait penindakan terhadap pelaksanaan outsourcing yang menabrak aturan, Irianto mengakui tidak ada sanksi yang tegas. Namun, dia mengingatkan jika pelanggaran dilakukan, terdapat konsekuensi bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran. Misalnya, jika pekerja outsourcing dipekerjakan di jenis pekerjaan inti, maka si pekerja beralih statusnya menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT).
