Arah Perubahan
Tajuk

Arah Perubahan

Ada beberapa perkara yang menguak harapan baru bahwa akan ada sedikit gerakan maju untuk meninggalkan krisis multidimensi di Indonesia. Pertama, tiba-tiba wajah hukum mengeras. Akbar Tandjung ditangkap dan diadili, Syahril Sabirin dihukum, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjakrawerdaya, dan Hashim Djojohadikusumo ditangkap dan diadili. Tommy Suharto diadili untuk tindak pidana yang diancam hukuman mati. Antrean para tokoh orde baru dan kroninya yang akan diperiksa dan diadili mungkin masih panjang. Rakyat yang memandang hukum adalah balas dendam bersorak.

ATS
Bacaan 2 Menit

Daftar ini bisa panjang. Indikasi perbaikan bisa memberi sinyal perubahan, tapi juga bisa sangat mengelabui. Apalagi angka-angka indikasi perbaikan ekonomi bisa sangat relatif. Aktivitas bursa dan permainan di pasar uang sangat tipis, sehingga tidak bisa diandalkan untuk jadi benchmarking kesuksesan atau kegagalan. Kita pernah dipermainkan oleh pemain-pemain pasar uang, sehingga nilai Rupiah bisa menukik dan menaik dengan tajam dalam hitungan hari, tanpa daya otoritas moneter untuk mencegah atau mengkoreksinya.

Demikian pula, naik turunnya indeks pasar modal dalam negeri bisa dengan mudah dipermainkan oleh gorengan pasar dalam hitungan menit karena sifat mobilitas modal dalam penanaman modal portofolio yang sangat tinggi. Begitu ada kemungkinan mendapat gain di pasar modal lain, modal bergerak dengan cepat ke tempat lain tanpa ada unsur loyalitas pada pasar sebelumnya.

Di sisi lain, di samping keraguan akan indikasi perbaikan tersebut di atas, masalah-masalah besar masih menanti. Investasi modal asing langsung lebih menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Karena mobilitas modal dalam penanaman modal langsung sangat tidak fleksibel, maka pertimbangan investasi betul-betul didasarkan pada kondisi, proyeksi dan hambatan investasi jangka panjang. Karena kondisi sangat tidak kondusif dan hambatan termasuk masalah-masalah keamanan masih mengganjal, maka terlihat bahwa data investasi baru di BKPM mencerminkan stagnansi investasi yang sangat parah.

Manajemen utang luar negeri yang membaik belum tentu diikuti oleh keberhasilan menyelamatkan tagihan pemerintah atas hutang dalam negeri dunia swasta, baik yang murni dari bisnis yang gagal karena krisis, maupun karena pinjaman BLBI yang dimanfaatkan secara curang oleh beberapa konglomerat besar.

Privatisasi menghadapi kendalanya sendiri, yang sangat unik bila dibandingkan dengan praktek privatisasi di negara-negara lain. Privatisasi menghadapi masalah nasionalisme yang salah kaprah, buruh yang mau ikut menentukan arah kebijakan perusahaan, dan otonomi daerah yang kebablasan. Menarik sekali bahwa suatu konsep ekonomi yang timbul karena kegagalan negara mengelola sumber-sumber ekonomi, menjadi suatu wacana yang menyangkut urusan pemilikan nasional atau asing.

Asing atau bukan, negara masih menerima pajak, dan royalty di beberapa bidang, ratusan ribu buruh masih bisa bekerja penuh, proses pembelajaran tekonologi baru, manajemen modern, pemasaran dan jaringan kerja internasional masih bisa ditularkan ke putera-putera Indonesia. Dan pengelolaan yang lebih ramah lingkungan masih bisa diharapkan dari perusahaan-perusahaan asing yang di negaranya sudah terbiasa mengelola lingkungan dengan baik, bila dibandingkan dengan mempercayai BUMN kita untuk mengelolanya. Lagi-lagi daftar ini bisa panjang, yang dikhawatirkan akan membuat kita merasa lebih malu karena bersikap aneh sendiri ditengah pergaulan dan peradaban internasional.

Yang paling parah adalah macetnya reformasi hukum, terutama reformasi institusi hukum. Masalah PKPS, privatisasi, otonomi daerah, restrukturisasi hutang, hak asasi manusia, korupsi dan lain-lain bisa pada akhirnya bermuara ke badan peradilan. Sebaik atau sekuat apapun program perbaikan ekonomi, reformasi regulasi, campur tangan donor dan pemerintah negara asing, dan pembenahan sistim di segala bidang, bila semua akhirnya harus ditentukan oleh segelintir orang yang mengendalikan jalannya proses peradilan dengan cara-cara yang koruptif, baik itu polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan penguasa (termasuk militer), agaknya kita masih tidak melihat sinar terang di ujung jalan kita yang panjang dan gelap gulita.

Frustasi masyarakat bisa kian meninggi dan apatisme akan pembaharuan akan mewabah secara luas. Pada ujungnya, momentum perubahan kembali melemah, dan kita bisa-bisa kembali tergilas roda gila kehidupan jaman gelap dengan semua atributnya, yaitu "bad governance", KKN, pemiskinan, pembodohan, keterbelakangan, dan penindasan. Janganlah kita ini seperti orang yang minta disuntik obat baru untuk awet muda agar berumur panjang, sementara sedang mengidap kanker paru-paru stadium 4 yang sengaja tidak diobati. Melambungkan harapan kehidupan baru di saat kita sekarat menuju kematian. 

Kalau saja semua elemen masyarakat mau dan bisa selalu satu dalam kata, konsisten dan dengan keras, kalau perlu dengan bahasa yang vulgar supaya jelas tujuannya, meneriakkan reformasi institusi dan penegak hukum setiap hari dalam hidupnya, sambil menelanjangi setiap penyelewengan dan keanehan sikap dan tindakan penegak hukum (termasuk pengacara) dalam alam keterbukaan ini, mungkin momentum perubahan masih bisa dijaga. Dan kita benar-benar dalam jalur perubahan yang benar.

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info