Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Rocky Marbun, berpendapat Pemerintah dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, perlu menumbuhkan kesadaran bahwa eksistensinya sebagai lembaga adalah untuk mengawal tegaknya hukum yang berbasis pada fungsinya. Polri memang bagian dari pemerintahan, tetapi fungsi kepolisian harus dikedepankan tanpa ada intensi hanya mengawal kepentingan pemerintah secara politis atas kebijakan yang ditetapkan pemerintah. “Fungsi kepolisian harus dikedepankan tanpa adanya intensi mengawal kepentingan pemerintah secara politis,” ujarnya kepada hukumonline.
(Baca juga: Membuka Jalan Tindakan Hukum Penyidik Polri ke PTUN).
Senada dengan Sholehuddin, Rocky Marbun, memandang penegakan hukum pidana selama pandemi Covid-19 tidak bisa hanya berlandaskan efektivitas dan efisiensi. Butuh kebijaksaan atau kearifan dalam memandang setiap problema hukum secara kasuistis. Aparat sebaiknya tidak hanya melihat norma hukum seperti kacamata kuda. “Faktor-faktor non norma hukum seharusnya turut menjadi asupan utama dalam proses penegakan hukum,” tegasnya.
Bukankah hukum pidana itu tidak diterapkan kepada mesin atau hewan, tetapi kepada manusia?
