Artidjo pernah memutus perkara korupsi yayasan dengan terdakwa mantan presiden Soeharto bersama almarhum Syafiuddin. Waktu itu, Syafiuddin dan Sunu Wahadi menginginkan agar perkara itu dihentikan. Namun, Artidjo berbeda pendapat dengan kedua hakim itu. Ia menginginkan agar perkara dilanjutkan. Karena tidak dicapai kesepakatan, akhirnya sebagai komprominya, disebutkan dalam putusan bahwa Soeharto dalam status sebagai tahanan dirawat dengan biaya negara sampai sembuh dan ketika sembuh harus segera dihadapkan ke pengadilan.
Perbedaan pendapat antara Artidjo dengan hakim agung lainnya dalam memutus perkara bukan hanya terjadi satu kali itu. Artidjo malah tercatat sebagai satu-satunya hakim yang memberikan dissenting opinion dalam putusannya. Hal ini ia lakukan ketika memutus perkara korupsi Bank Bali dengan terdakwa Joko Tjandra.
Ketika itu, kedua koleganya dalam majelis sudah menyetujui untuk membebaskan Joko Tjandra. Artidjo yang menolak untuk membebaskan Joko bersikeras agar pendapatnya masuk ke dalam putusan, bukan hanya dilampirkan dalam putusan seperti lazimnya selama ini. Akhirnya, pendapat Artidjo yang berlainan dengan dua hakim lainnya itu dimasukkan dalam putusan.
Mengenai alasannya meminta dissenting opinion, Artidjo menyatakan bahwa itu dilakukan karena ia tidak mau ikut bertanggungjawab atas putusan yang membebaskan Joko Tjandra. Lagi pula, sebagai hakim hasil fit and proper test, Artidjo merasa dissenting opinion itu adalah bentuk pertanggungjawabannya terhadap publik dan DPR.
Artidjo beralasan bahwa saat menjalani fit and proper test di DPR, ia menyatakan bahwa ia akan melakukan dissenting opinion bila menemui masalah seperti di atas dan ia melakukan tandatangan di kertas bersegel ketika menjalani tes. Ia juga berharap terobosan yang ia lakukan itu akan menjadi suatu kajian dan kontribusi dalam khazanah keilmuan hukum.
Ketika ada kabar bahwa Artidjo pergi belajar ke AS tanpa izin, setelah memutus perkara Joko Tjandra, banyak orang mengkaitkan kepergian itu dengan kekecewaan Artidjo terhadap keadaan di MA. Namun, Artidjo menolak dengan tegas dugaan itu. "Tidak benar saya kecewa. Itu saya kira bukan sikap saya. Saya akan fight dalam keadaan itu". Pemasangan tulisan di pintu ruang kerjanya merupakan salah satu indikator bahwa ia melawan ketidaknyamanan di MA.
Artidjo membantah bahwa ia telah pergi tanpa pamit. Menurutnya, yang terjadi hanyalah masalah miskomunikasi dan akibat sikapnya yang tidak official. Menurutnya, ia telah mengirim surat permohonan untuk mengambil beasiswa yang diterimanya dari Fullbright kepada ketua MA sejak 22 Juli 2001. Namun, sampai lama surat itu tidak mendapat respons. Pada 20 Agustus, setelah rapat pleno ketua MA Bagir Manan memberitahu bahwa ia diizinkan untuk berangkat dan disuruh mengurus urusan administrasi dan keuangan.
Anggapan Artidjo, urusan administrasi dan keuangan akan diselesaikan oleh Sekjen MA dan bagian keuangan. Karena itu, ia mengirim surat yang menyatakan bahwa ia telah diijinkan untuk berangkat dengan tembusan kepada sekjen dan bagian keuangan. Setelah itu, berangkatlah ia mengambil LLM tentang international human right law di North Western University Chicago selama sembilan bulan.
Ternyata di tanah air, kepergian Artidjo dipermasalahkan karena dianggap belum mendapat ijin. Bagi Artidjo, miskomunikasi itu luar biasa merugikannya. Tapi di sisi lain, karena menyandang gelar LLM di bidang hukum internasional tentang HAM, Artidjo ditunjuk menjadi salah seorang hakim agung HAM, di samping hakim agung ad hoc HAM.
Tantangan yang berupa ancaman, bagi Artidjo bukanlah sesuatu yang baru. Sebagai bekas ketua LBH dan pengacara, Artidjo kenyang dengan berbagai ancaman dan teror. Ketika menjadi pembela kasus Santa Cruz di Dili, Timor-Timor, pada 1992, Artidjo menemui berbagai acaman. Dari mulai ke mana-mana diikuti oleh intel sampai diancam oleh supir taksi.
Bahkan pernah suatu malam di hotel di Dili, seorang berpakaian ninja berniat menyatroni kamar hotelnya. Namun, si pencuri keliru ke kamar sebelahnya yang digunakan oleh salah seorang staf Artidjo. Meski begitu, Artidjo bertahan sampai enam bulan di Dili untuk membela sekitar lima sampai enam orang demonstran. Para demonstran itu diadili dan dijatuhi hukuman berkisar enam tahun, delapan tahun, duabelas tahun, sampai penjara seumur hidup.
Sewaktu di LBH, Artidjo sering masuk keluar berbagai kota untuk menolong orang yang disangka sebagai penembak misterius (petrus). Kala itu, tahun 1985, banyak orang yang dituduh sebagai gali atau residivis yang langsung ditembak ditempat. Kadang, tidak jelas apa alasan seseorang ditembak. Hal itu menjadi diskresi dari kodim setempat.
Pernah seorang pria di Lumajang, Jawa Timur, dikejar-kejar tentara hendak dieksekusi, sehingga akhirnya ia bersembunyi selama empat bulan di kebun tebu. Ketika Artidjo bertanya pada Kodim, mengapa pria itu dikejar-kejar, mereka menyatakan bahwa pria itu keras kepala. Ternyata walau perkaranya kalah di MA, pria itu menolak untuk dilakukan eksekusi terhadap hartanya.
Karena aktivitasnya membela korban petrus, ayah ibu Artidjo sempat khawatir sewaktu Artidjo pulang ke Situbondo. Pasalnya, ada berita yang menyatakan sudah ada tim yang sudah mengincar Artidjo dan ia akan ditembak ketika kembali ke Yogyakarta. Saat itu, di Situbondo sudah tidak ada orang yang mau makan ikan. Sungai di desa itu airnya berwarna merah, karena menjadi tempat pembuangan orang yang ditembak. Banyak mayat mengambang di sungai, dan itu terjadi juga di daerah-daerah lain.
Meski pernah mempunyai kantor pengacara di Yogyakarta, kekayaan Artidjo ketika menjadi hakim agung tidak mencolok. Maklum, Artidjo sering tidak tega menarik bayaran dari kliennya yang tidak mampu. Kalau dihitung-hitung, penghasilan dari kantornya -- setelah untuk membayar gaji lawyer-nya dan membeli buku -- tinggal pas-pasan.
Sebagian besar penghasilan Artidjo memang ia habiskan untuk membeli buku, terutama literatur asing. Sebagai dosen, Artidjo merasa jika tidak rajin membaca, ia tidak akan bisa mengajar dengan baik dan tidak menambah ilmu muridnya. Karena itu, koleksi buku penggemar buku-buku filsafat sampai novel John Grisham dan Agatha Cristie ini banyak sekali.
Sebagai pengacara, Artidjo juga menghadapi berbagai godaan. Salah satunya adalah tawaran pihak lawan agar Artidjo tidak bersungguh-sungguh membela kliennya di persidangan sambil ditawari segepok uang. Tawaran itu ditolak karena ia tidak mau menghianati hati nuraninya dan kliennya. Karena merasa tidak pernah menyogok hakim atau jaksa, Artidjo berani mengajukan protes pada hakim atau jaksa jika ia melihat ada yang tidak beres dalam persidangan.
Karena sebagai pengacara lebih sering kalah daripada memenangkan suatu perkara, untuk mengusir stress Artidjo mempunyai beberapa hobi, seperti memelihara ayam bekisar dari Madura, memelihara ikan koi, serta bonsai. Ketika diperiksa Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Artidjo pernah ditanya pemeriksa, berapa hektare kolam ikan yang dimilikinya.
Tentu saja Artidjo tertawa, karena ikan koinya hanya beberapa ekor di akuarium. Artidjo juga pernah shock ketika suatu majalah memberitakan kekayaannya sebesar Rp5 miliar. Bukan apa-apa, ia khawatir jika familinya di Madura membaca majalah itu, mereka semua akan minta sumbangan.
Ketika ditanya bagaimana ia bisa konsisten dengan sikapnya, jawaban Artidjo simpel saja. Menurutnya, kekayaan hanya sementara dan tidak berguna ketika seseorang sudah meninggal. Ia bersikap seperti itu agar ia tidak mempunyai beban. "Kalau kita lurus saja sering tergelincir. Apalagi belok-belok, yang tidak halal," cetusnya.
Ia sering melihat hakim atau penegak hukum yang semasa hidup tidak lurus, ketika meninggal tidak beres keadaannya. Artidjo berpendapat, orang tidak dihormati karena pakaiannya atau hartanya. Justru kehormatan yang harus menjadi pakaian. Karena dalam dirinya tidak ada beban, Artidjo bisa berdiri dengan mata tegak. "Keluar dari MA meski jalan kaki, tetapi dengan tegak," ujarnya mantap. Artidjo menikmati perannya sebagai hakim agung dengan kesederhanaan dan kejujuran.
