Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat terkait pelarangan mudik Lebaran tahun ini. Pasalnya, tetap terjadi lonjakan mudik Lebaran di beberapa daerah, bahkan viral video yang menggambarkan ratusan pemudik menerobos aparat di Karawang, Jawa Barat pada Jumat (7/5).
Sebelumnya, pemerintah telah membuat kebijakan pelarangan mudik yang dimulai sejak tanggal 6-17 Mei 2021. Sebelum dan sesudah tanggal tersebut, masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan pergerakan dan kegiatan di luar daerah, kecuali perlu dan mendesak.
Menurut Syarief Hasan, lonjakan mudik Lebaran tengah pandemi Covid-19 tetap terjadi karena pesan pemerintah tidak tersampaikan dengan baik. "Pesan dan urgensi pelarangan mudik Lebaran dikarenakan potensi peningkatan kasus Covid-19 yang tinggi tidak tersampaikan dengan baik sehingga tetap terjadi mudik di beberapa daerah,” ungkapnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini memandang, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan larangan mudik dengan alasan pandemi Covid-19 juga mulai berkurang karena kebijakan kontradiksi pemerintah sendiri.
"Pemerintah melarang mudik Lebaran namun di sisi lain membiarkan WNA dari Cina masuk ke Indonesia sebagaimana yang tersebar di berbagai pemberitaan,” katanya.
Memang, dalam satu pekan ini, publik dikejutkan dengan masuknya WNA asal Tiongkok di tengah masih tingginya angka Covid-19 di Indonesia. Terbaru, pada Rabu (5/5), empat kloter pesawat carteran maskapai Wings Air yang membawa 352 WNA Cina tiba di Bandara Maleo Morowali, Sulawesi Tengah.
Menurut Syarief Hasan, kebijakan yang kontradiksi ini membuat banyak masyarakat abai terhadap arahan pemerintah.
