9 Asas Hukum Acara Pidana dalam KUHAP
Terbaru

9 Asas Hukum Acara Pidana dalam KUHAP

Ada 9 asas hukum acara pidana dalam KUHAP, mulai dari asas peradilan cepat hingga asas pemeriksaan hakim langsung dan lisan.

Oleh:
Tim Hukumonline
Bacaan 4 Menit
  1. Asas Peradilan Dilakukan oleh Hakim karena Jabatannya dan Tetap

Asas ini bermakna pengambilan keputusan mengenai salah atau tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang bersifat tetap. Lebih lanjut, pengambilan keputusan oleh hakim berbeda dengan sistem juri yang penuntutan didasarkan pada suatu dewan yang mewakili golongan-golongan masyarakat, yang umumnya awam akan ilmu hukum.

  1. Asas Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Ketentuan Pasal 69 s.d. Pasal 74 KUHAP mengatur sejumlah bantuan hukum yang berhak didapatkan oleh tersangka dan/atau terdakwa. Lebih lanjut, menurut Andi Hamzah dielaborasikan, bantuan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut.

  • Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
  • Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
  • Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa setiap waktu dan pada semua tingkat pemeriksaan.
  • Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
  • Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
  • Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.
  1. Asas Akusator dan Inkisitor

Asas akusator adalah asas yang menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa sebagai subjek, bukan sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan. Sementara itu, asas inkisitor adalah asas menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan.

  1. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Secara sederhana, asas ini bermakna bahwa dalam acara pemeriksaan pengadilan, pemeriksaan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi. Pemeriksaan antara hakim dan terdakwa juga dilakukan secara lisan, bukan tertulis.

Simak ulasan hukum premium dan temukan koleksi lengkap peraturan perundang-undangan Indonesia, versi konsolidasi, dan terjemahannya, serta putusan dan yurisprudensi, hanya di Pusat Data Hukumonline. Dapatkan akses penuh dengan berlangganan Hukumonline Pro Plus sekarang!

Tags:

Berita Terkait