Berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai advokat profesional, Asep Ridwan kini maju sebagai salah satu bakal calon Dewan Formatur Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKAFH Undip). Rekam jejak yang gemilang di bidang litigasi komersial, arbitrase, dan hukum persaingan usaha mengiringi visi Ridwan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antaralumni demi pengembangan karier dan kontribusi bagi masyarakat.
Ketertarikannya pada dunia hukum menjadikan separuh hidupnya dihabiskan sebagai praktisi hukum yakni sebagai advokat. Setelah menamatkan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2002, ia memulai kariernya sebagai peneliti di The Habibie Center sebelum sepenuhnya terjun ke dunia advokat pada tahun 2004.
Langkah awalnya berkarier advokat dimulai di Ignatius Andy Law Offices pada tahun 2004 tempat ia memperoleh pengalaman mendalam tentang profesi tersebut. Pada tahun 2011, Ridwan bergabung dengan firma hukum terkemuka, Assegaf Hamzah & Partners (AHP) hingga diangkat sebagai partner pada tahun 2017.
Baca juga:
- Asep Ridwan Siap Jadikan ICLA Barometer Hukum Persaingan Usaha
- FH UNDIP Terima Piagam Top Indonesian Law School 2024
Sebagai Partner di AHP, ia memimpin tim yang memberikan nasihat strategis kepada klien dari berbagai sektor industri, termasuk teknologi, telekomunikasi, penerbangan, perkapalan, barang konsumen, makanan dan minuman (F&B), serta farmasi.
Pengalamannya dalam hukum persaingan usaha tidak diragukan lagi. Ia terlibat dalam berbagai kasus besar, termasuk litigasi berprofil tinggi yang diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Salah satu contohnya adalah kasus Singapore Technologies Telemedia, yang menyoroti dugaan kepemilikan silang di sektor telekomunikasi. Ia juga memimpin representasi hukum untuk PT Carrefour Indonesia dalam kasus penyalahgunaan posisi dominan, serta menangani tuduhan kartel terhadap PT Pfizer Indonesia dan PT Salim Ivomas Pratama di sektor farmasi serta kasus kartel minyak goreng.
Di luar litigasi, Ridwan turut menangani pemberitahuan merger dan akuisisi ke KPPU, melakukan evaluasi uji tuntas (due diligence), serta memberikan panduan hukum terkait perjanjian joint venture dan pengaturan distribusi.
