Aspek Penting Dunia Usaha Agar Terhindar Jeratan Korupsi dalam KUHP Nasional
Terbaru

Aspek Penting Dunia Usaha Agar Terhindar Jeratan Korupsi dalam KUHP Nasional

Strategi yang perlu dilakukan dunia usaha merespons pengaturan tipikor agar dunia usaha menyusun alur pelaporan yang jelas dan tidak terbelit.

Oleh:
Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit

Sementara hukuman denda yang sebelumnya dikenakan minimal Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta dan maksimal Rp2 miliar dari sebelumnya Rp1 miliar. Perbedaan jumlah sanksi pidana juga terdapat pada pasal lain dalam KUHP Nasional dibandingkan UU 31/1999. Seperti Pasal 604, 605 dan 606 ayat (1) dan (2).

Sina menjelaskan secara umum terdapat penurunan sanksi pidana penjara bagi pelaku tipikor dalam KUHP Nasional dibandingkan UU Tipikor. Dia menilai penurunan pidana denda berisiko mengurangi efek jera bagi pelakunya. “Menurunnya ancaman pemidanaan bagi para pelaku tipikor, majority pidana kurungan turun bisa kurangi efek jera dari pelaku korupsi ini. Sehingga, mereka berpikir kalau saya tinggal bayar saja asal kurungan lebih ringan,” jelas Sina.

Dia menyorot belum komperehensifnya pengaturan pidana pembayaran uang pengganti yang sebelumnya ada di UU 31/1999. Terlebih dalam praktiknya, pidana pembayaran uang pengganti belum optimal. Sina mengimbau agar dunia usaha berhati-hati dalam menjalankan kegiatan bisnisnya karena risiko terjerat tipikor. Selain itu, KUHP Nasional juga mengatur pidana tambahan seperti pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana hingga pembubaran korporasi.

Strategi yang perlu dilakukan dunia usaha merespons pengaturan tipikor baru ini, Sina mengimbau agar dunia usaha menyusun alur pelaporan yang jelas dan tidak terbelit. Selain itu, dunia usaha perlu memperbarui regulasi anti korupsi dan suap secara berkala, melaksanakan pelatihan anti korupsi untuk meningkatkan kesadaran para individu perusahaan. Tak kalah penting, perlu adanya identifikasi dini akan risiko pemicu korupsi dan suap dalam perusahaan.

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Hukum dan HAM, Dhaniswara K Hardjono menyampaikan pemahaman dunia usaha terhadap implementasi KUHP sangat penting. Hal ini karena tidak dapat dilepaskannya kegiatan bisnis dengan hukum. Untuk itu, pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum. Dhaniswara menekankan pentingnya mitigasi risiko khususnya tipikor oleh pelaku usaha.

“Pertumbuhan ekonomi terjadi karena dunia usaha  kuat, sehat dan tidak terkena permasalahan hukum. Saya harap dalam seminar yang diselenggarakan ini dapat memberi pengetahuan langkah-langkah apa yang dapat berpotensi terjadinya penyimpangan dan korupsi,” pungkasnya.

Tags:

Berita Terkait