Astro All Asia Networks Limited (Astro) masih berupaya menuntut PT First Media, anak perusahaan Grup Lippo, menunaikan kewajibannya sesuai keputusan arbitrase. Astro menuding PT First Media mencoba menghindari pembayaran uang ganti rugi kepada Astro sebesar AS$300 juta sesuai dengan keputusan lembaga arbitrase internasional. Lippo dituding menyalahgunakan pihak kepolisian dan hukum pidana untuk melancarkan serangan-serangan pribadi terhadap CEO Astro Ralph Marshall.
“Apa yang terjadi disini sangat jelas,” tutur kuasa hukum Astro Hafzan Taher, Rabu (25/4), di Jakarta.
Hafzan menjelaskan, Astro dan Lippo pernah terlibat dalam persengketaan komersil dan memutuskan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional. Saat Lippo dinyatakan kalah dan diperintahkan untuk membayar AS$300 juta kepada Astro, Lippo berusaha menghindari pembayaran dengan cara mengajukan tuntutan-tuntutan pidana terhadap beberapa petinggi Astro.
“Dengan perhitungan bila mereka bisa mengeksploitasi hukum pidana untuk membuat kebingungan dan ketakutan, mereka dapat menghindari pembayaran ganti rugi tersebut,” katanya.
Menurut Hafzan, Lippo sudah dua kali mencoba mengajukan tuntutan-tuntutan tidak berdasar mengenai aktivitas kriminal terhadap Ralph Marshall sehubungan dengan proses pembentukan joint venture antara Astro dan Lippo. Namun, mereka gagal di kedua kesempatan tersebut.
Belakangan, lanjut Hafzan, media melaporkan bahwa pihak kepolisian sudah mengakui tuntutan-tuntutan tersebut tidak berdasar dan oleh sebab itu pihak kepolisian tidak menindaklanjuti tuduhan-tuduhan tersebut. Sekarang, mereka mencoba untuk ketiga kalinya, dengan tuduhan tindak kriminal lain terhadap Ralph Marshall.
“Kali ini tampaknya mereka berhasil, secara pihak kepolisian mendakwa Ralph Marshall dengan dugaan pemalsuan, namun situasi dan kondisi penyelidikan tuntutan ini sangatlah mencurigakan,” ujarnya.
Media memberitakan bahwa surat P21 dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2012. Namun, media juga memberitakan bahwa Ralph Marshall baru secara resmi ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 9 Maret 2012. Hafzan mempertanyakan, bagaimana bisa dokumen kasus dinyatakan lengkap untuk disidangkan tanpa memiliki nama tersangka. “Saya tidak pernah melihat hal seperti ini,” ketusnya.
Hafzan curiga ada pengabaian proses hukum di dalam kasus ini. Menurutnya, baik Ralph Marshall, Astro, atau kuasa hukum belum pernah menerima dokumen atau panggilan apapun terhadap tuduhan-tuduhan baru tersebut. Pihaknya juga sudah mengirimkan dua surat kepada polisi dan Kejaksaan Agung untuk mencari kalirifikasi tentang tuduhan-tuduhan terhadap Ralph Marshall dan dasar-dasar tuduhan tersebut tapi sama sekali tidak ada tanggapan.
“Betul-betul tidak ada transparansi dari pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung mengenai penyelidikan terhadap tuduhan-tuduhan ini,” ungkap Hafzan.
Menurut Hafzan, kurangnya transparansi dari pihak kepolisian dan interaksinya dengan Kejaksaan Agung, dan juga kurangnya tanggapan kedua pihak untuk memberikan informasi dan klarifikasi, pihaknya tidak memiliki pilihan selain mengangkat kasus ini ke tingkat pemerintahan.
Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen (Pol), M. Taufik, membenarkan bahwa nama Ralph Marshall, CEO Astro, sudah masuk Daftar Pencarian Orang alias DPO. Langkah itu ditempuh Polri, kata Taufik, karena yang bersangkutan tidak menunjukan iktikad baik memenuhi panggilan penyidik. Polisi kesulitan mengetahui keberadaan Ralph. “Sejak beberapa hari lalu ditetapkan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Diakui Taufik, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sudah mengeluarkan instruksi kepada jajaran Polda seluruh Indonesia untuk menangkap Ralph jika berhasil menemukan yang bersangkutan. “Bareskrim sudah instruksikan kepada seluruh jajaran Polda seluruh Indonesia untuk menangkap (Ralph) kalau ketemu,” jelas jenderal bintang satu itu. Instruksi itu tertuang dalam surat DPO/05/IV/2012/DIT Pidum.
Sebelumnya, melalui siaran pers, Minggu (22/4), PT Ayunda Prima Mitra selaku pelapor kasus pidana Ralph Marshall, menjelaskan Astro Asia Network PLC merupakan unit usaha Astro Group yang bekerjasama dengan PT Ayunda Prima Mitra membentuk dan memiliki saham PT Direct Vision untuk menjalankan bisnis televisi berbayar dengan merek "Astro".
Menurut Kuasa hukum PT Ayunda, Eko Purwanto,dalam pelaksanaannya, pihak Astro Group melalui Ralph Marshall melakukan klaim atas biaya operasional yang tidak wajar dan membukukan sejumlah biaya sebagai hutang sehingga sebagai pemegang saham Ayunda dirugikan tidak kurang dari 90 juta dolar AS.
Kemudian, kata dia, Ayunda pada 2009 melaporkan Ralph Marshall dan Astro Group ke Mabes Polri dengan butir gugatan yakni perbuatan wanprestasi, penggelapan, penipuan, money laundering dan pemalsuan.
Atas gugatan perbuatan wanprestasi, penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan money laundering, dan Mabes Polri menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Sementara itu, untuk gugatan tindak pidana pemalsuan surat, Mabes Polri menyatakan berkasnya sudah lengkap dan sesuai prosedur sehingga Ralph Marshall ditetapkan sebagai tersangka pada 9 maret 2012.
Karena yang bersangkutan adalah warga Negara Malaysia dan tidak memenuhi panggilan pihak Mabes Polri, maka Mabes Polri memasukkannya ke dalam DPO. Tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan Ralph Marshall antara lain adalah merekayasa pencatatan data keuangan sehingga PT Direct Vision dinyatakan berhutang kepada Astro Group.
Dalam surat pernyataan Astro Group tertanggal 30 April 2007 juga dinyatakan PT Direct Vision memiliki inter-company liability kepada Astro sebesar 58.153.278 dolar AS.Dalam flash report yang dibuat perwakilan Astro Group di PT Direct Vision tertanggal 31 Juli 2008 juga dinyatakan adanya hutang sebesar 70.077.619 dolar AS. Padahal, di dalam Annual Report Astro disebut bahwa pengeluaran dana Astro Group kepada PT DV adalah investasi, bukan hutang.
















