Jadi, urai Roby, sangat keliru pandangan akan efek jera dari anticorruption law enforcement menjadi lemah apabila KPK melakukan preventive measures setelah kejahatan korupsi dilakukan dan tidak menuntut pelaku kejahatan korupsi itu. Bisa saja preventive measures dilakukan setelah terjadinya kejahatan korupsi yaitu mempelajari dan mencegah terjadinya modus operandi yang sama di masa depan, namun pelaku pelaku kejahatan korupsi harus tetap dihukum.
Wakil Ketua KPK Haryono Umar membantah tudingan bahwa KPK membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi. KPK, kata Haryono, akan mengingatkan dulu aparat pelayan publik yang melakukan praktik koruptif untuk memperbaiki sistem. Ia mencontohkan praktik suap dalam pembuatan KTP. Jika masih tak ada perbaikan sistem dan perilaku, maka KPK baru akan melakukan tindakan represif. Hal ini pernah dilakukan KPK dalam kasus di Ditjen Bea Cukai beberapa waktu lalu.
