ATR/BPN Terapkan PERINTIS di 17 Kantah, Peralihan Hak Ditargetkan Selesai 10 Hari
Terbaru

ATR/BPN Terapkan PERINTIS di 17 Kantah, Peralihan Hak Ditargetkan Selesai 10 Hari

Sebelum dilakukan re-engineering, rata-rata penyelesaian peralihan hak berdasarkan dashboard mencapai 44 hari. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pengurusan sertifikat peralihan membutuhkan waktu lama.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 4 Menit
Kegiatan Sosialisasi Hukum: Dinamika Kebijakan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari dan Ancaman Pidana dalam KUHP Baru di Universitas Esa Unggul, Jakarta, Selasa (15/9). Foto: Istimewa
Kegiatan Sosialisasi Hukum: Dinamika Kebijakan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari dan Ancaman Pidana dalam KUHP Baru di Universitas Esa Unggul, Jakarta, Selasa (15/9). Foto: Istimewa

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerapkan Layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) di 17 Kantor Pertanahan (Kantah). Layanan yang mulai berjalan sejak 17 Agustus melalui Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1803/SK-HR.01/VIII/2026 tentang PERINTIS 10 Hari ini menargetkan proses peralihan hak atas tanah dapat diselesaikan maksimal 10 hari.

Kepala Subdirektorat Pemeliharaan Hak Atas Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Noor Puspita Sari, mengatakan PERINTIS merupakan hasil re-engineering terhadap layanan peralihan hak yang telah berjalan. Menurutnya, perubahan tersebut bukan untuk mengubah aturan, melainkan mempercepat proses layanan.

Wanita yang akrab disapa Ita itu mengatakan sebelum dilakukan re-engineering, rata-rata penyelesaian peralihan hak berdasarkan dashboard mencapai 44 hari. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pengurusan sertifikat peralihan membutuhkan waktu lama.

Baca Juga:

Menurutnya, proses peralihan hak tidak hanya bergantung pada Kantor Pertanahan. Terdapat sejumlah tahapan yang melibatkan PPAT dan pemerintah daerah, terutama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Jadi kita di sini kerja bersama-sama, rangkaian re-engineering ini adalah satu ekosistem antara Bapenda, PPAT, dan ATR, berjalan bersama-sama tidak sendiri-sendiri,” ujarnya dalam Sosialisasi Hukum: Dinamika Kebijakan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari dan Ancaman Pidana dalam KUHP Baru di Universitas Esa Unggul, Jakarta, Selasa (15/9).

Melalui PERINTIS, tahapan tersebut kemudian dipetakan berdasarkan standar waktu masing-masing. Ita menjelaskan, target 10 hari terdiri dari tiga hari untuk proses BPHTB, dua hari untuk pembuatan akta, dan lima hari untuk proses pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info