Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerapkan Layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) di 17 Kantor Pertanahan (Kantah). Layanan yang mulai berjalan sejak 17 Agustus melalui Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1803/SK-HR.01/VIII/2026 tentang PERINTIS 10 Hari ini menargetkan proses peralihan hak atas tanah dapat diselesaikan maksimal 10 hari.
Kepala Subdirektorat Pemeliharaan Hak Atas Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Noor Puspita Sari, mengatakan PERINTIS merupakan hasil re-engineering terhadap layanan peralihan hak yang telah berjalan. Menurutnya, perubahan tersebut bukan untuk mengubah aturan, melainkan mempercepat proses layanan.
Wanita yang akrab disapa Ita itu mengatakan sebelum dilakukan re-engineering, rata-rata penyelesaian peralihan hak berdasarkan dashboard mencapai 44 hari. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pengurusan sertifikat peralihan membutuhkan waktu lama.
Baca Juga:
- Beberkan Masalah Pertanahan, Mahfud MD Sebut Potensi Pengadilan Khusus Pertanahan
- Konsistensi Menegakkan Hukum terhadap Praktik Mafia Tanah
Menurutnya, proses peralihan hak tidak hanya bergantung pada Kantor Pertanahan. Terdapat sejumlah tahapan yang melibatkan PPAT dan pemerintah daerah, terutama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Jadi kita di sini kerja bersama-sama, rangkaian re-engineering ini adalah satu ekosistem antara Bapenda, PPAT, dan ATR, berjalan bersama-sama tidak sendiri-sendiri,” ujarnya dalam Sosialisasi Hukum: Dinamika Kebijakan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari dan Ancaman Pidana dalam KUHP Baru di Universitas Esa Unggul, Jakarta, Selasa (15/9).
Melalui PERINTIS, tahapan tersebut kemudian dipetakan berdasarkan standar waktu masing-masing. Ita menjelaskan, target 10 hari terdiri dari tiga hari untuk proses BPHTB, dua hari untuk pembuatan akta, dan lima hari untuk proses pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan.
















