OTT KPK di ATR/BPN, Momentum Berantas Mafia Tanah
Utama

OTT KPK di ATR/BPN, Momentum Berantas Mafia Tanah

Harus diusut sampai tuntas.

Hukumonline News
Hukumonline News
Aji Prasetyo
Bacaan 3 Menit
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: RES
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bogor, Jawa Barat. OTT kali ini menyasar penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Dalam operasi tersebut, KPK tercatat mengamankan 17 orang. Beberapa di antaranya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung. Selain itu, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq dan seseorang berinisial Gus A turut ditangkap, bersama dengan Presiden Direktur PT Summarecon Agung, Adrianto Pitojo Adhi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penangkapan jajaran pimpinan Summarecon tersebut. “Benar,” jelas Budi singkat pada Selasa (15/9).

Baca Juga:

Baik Lampri, Sontang, Fahd, maupun Adrianto telah selesai menjalani pemeriksaan. Mereka keluar mengenakan rompi oranye khas KPK untuk selanjutnya menjalani penahanan selama 20 hari ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) berharap KPK tidak berhenti pada pejabat atau pihak yang terjaring dalam OTT semata, atau hanya melihat kasus ini secara kasuistis. Perkara ini harus ditelusuri hingga ke akar masalahnya untuk memastikan apakah dugaan penyuapan ini murni tindakan oknum atau bagian dari pola dan jaringan sistematis di internal Kementerian ATR/BPN.

“Hal ini penting karena terus berulang. Sebelumnya, kasus di Sumatera Utara yang menyeret aparat Kantah dan Kanwil BPN hingga pejabat Kementerian ATR/BPN, serta polemik pagar laut dan penerbitan sertifikat di wilayah laut Banten, menunjukkan adanya persoalan serius dalam penggunaan kewenangan pertanahan,” ujar Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, dalam keterangan tertulisnya.

Dewi menilai terdapat persoalan mendasar mengenai cara kewenangan pertanahan dan agraria dijalankan. Kewenangan untuk menerbitkan, memperpanjang, mengalihkan, atau mempertahankan hak atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan HGB, memiliki dampak langsung terhadap kehidupan jutaan rakyat.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info