Pada tahap awal, seseorang yang ingin naik haji harus melakukan pendaftaran jemaah haji. Pendaftaran Jemaah Haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor porsi, sesuai Pasal 6 ayat (1) Permen Agama 14/2012 dan Pasal 16 ayat (2) Permen Agama 23/2016. Nomor porsi menurut Pasal 1 angka 16 Permen Agama 20/2016 dan Pasal 1 angka 9 Permen Agama 23/2016, adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar. Nomor porsi ini hanya berlaku bagi jemaah yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan, sesuai aturan Pasal 6 ayat (2) Permen Agama 14/2012.
Karena adanya kuota haji, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan. Ada yang dinamakan “daftar tunggu (waiting list)”. Daftar tunggu (waiting list) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji, sesuai Pasal 1 angka 17 Permen Agama 20/2016 dan Pasal 1 angka 11 Permen Agama 23/2016. Selain karena tidak tersedia kuota, sesuai Pasal 9 ayat (1) dan (2) Permen Agama 14/2012 serta Pasal 20 ayat (1) dan (2) Permen Agama 23/2016, seseorang juga bisa masuk ke dalam daftar tunggu karena beberapa hal berikut ini:
a. Dalam hal Jemaah Haji tidak melunasi BPIH, yang bersangkutan secara otomatis menjadi Jemaah Haji daftar tunggu untuk musim haji berikutnya.
b. Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH dan tidak dapat berangkat pada musim haji tahun berjalan, yang bersangkutan secara otomatis menjadi Jemaah Haji daftar tunggu untuk musim haji berikutnya.
Apabila setelah 2 (dua) kali musim haji, Jemaah Haji tidak dapat berangkat maka pendaftaran haji yang bersangkutan dibatalkan secara otomatis.
Pelayanan Haji Diapresiasi
Ketua DPR, Ade Komarudin, memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah khususnya Kementerian Agama yang dinilai berhasil meningkatkan pelayanan ibadah haji tahun ini, dibanding tahun sebelumnya, pelayanan ibadah haji tahun ini dianggap lebih baik.