Perusahaan yang dimaksud haruslah memenuhi persyaratan yang ditetapkan menteri. Kemudian, lembaga pelatihan kerja juga haruslah mendapat persetujuan pelaksanaan pemagangan dari pemerintah.
Pemagangan dilakukan dengan membuat perjanjian pemagangan secara tertulis antara peserta dan penyelenggara pemagangan. Perjanjian tersebut setidaknya memuat hak dan kewajiban peserta dan penyelenggara.
Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (10) UU Pelindungan Ketenagakerjaan pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan dianggap tidak sah dan status peserta pemagangan berubah menjadi pekerja perusahaan yang bersangkutan.
Lebih lanjut, ketentuan Pasal 38 UU Pelindungan Ketenagakerjaan kini mengatur durasi pemagangan, yakni:
- jangka waktu Pemagangan paling lama 6 (enam) bulan;
- durasi Pemagangan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu; dan
- prinsip proporsionalitas pemagangan antara latihan kerja dan teori ditentukan dalam perjanjian pemagangan
Hak dan Kewajiban Peserta dan Penyelenggara Pemagangan
Peserta pemagangan mempunyai hak paling sedikit:
- memperoleh bimbingan dari mentor sesuai dengan kurikulum pemagangan;
- memperoleh pelindungan K3 selama mengikuti pemagangan;
- memperoleh uang saku;
- diikutsertakan dalam program jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; dan
- memperoleh sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan.
Sementara itu, kewajiban peserta pemagangan antara lain:
- menaati perjanjian pemagangan;
- mengikuti program pemagangan sampai selesai;
- menaati tata tertib yang berlaku di tempat penyelenggaraan pemagangan; dan
- menjaga nama baik penyelenggara pemagangan.
















