Aturan Magang Terbaru dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Terbaru

Aturan Magang Terbaru dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan

UU Ketenagakerjaan telah dicabut dan diganti oleh UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Berikut aturan magang terbaru dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Hukumonline News
Hukumonline News
Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi
Ilustrasi

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (UU Pelindungan Ketenagakerjaan) yang resmi diberlakukan sejak 28 Oktober 2026.

Kehadiran UU Pelindungan Ketenagakerjaan ini mencabut serta menggantikan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan.

Salah satu aspek yang dibahas dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan adalah magang atau pemagangan, mulai dari aturan penyelenggaraan program pemagangan, hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan bagi peserta magang. Berikut aturan terbaru pemagangan yang diatur dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Mengenal Program Pemagangan

Ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengartikan magang atau pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu dengan praktik kerja di bawah bimbingan dan pengawasan mentor, dalam rangka menguasai kompetensi kerja tertentu berdasarkan perjanjian pemagangan.

Pemagangan dapat dilaksanakan di dalam maupun luar wilayah Indonesia. Namun, perlu diketahui bahwa pemagangan diperuntukan bagi pencari kerja yang tidak berstatus sebagai pekerja/buruh di perusahaan penyelenggara pemagangan.

Pemagangan sendiri bukan merupakan hubungan kerja dan dilakukan untuk melatih pencari kerja agar memiliki kompetensi kerja tertentu. Adapun pemagangan dapat dilaksanakan melalui lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta; atau dilaksanakan dengan skema program pemagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Hukum Peserta Pemagangan

Ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU Pelindungan Ketenagakerjaan menerangkan bahwa dalam melaksanakan pemagangan, lembaga pelatihan kerja harus bekerja sama dengan perusahaan; dan pemerintah juga harus bekerja sama dengan perusahaan dan/atau instansi pemerintah.

Perusahaan yang dimaksud haruslah memenuhi persyaratan yang ditetapkan menteri. Kemudian, lembaga pelatihan kerja juga haruslah mendapat persetujuan pelaksanaan pemagangan dari pemerintah.

Pemagangan dilakukan dengan membuat perjanjian pemagangan secara tertulis antara peserta dan penyelenggara pemagangan. Perjanjian tersebut setidaknya memuat hak dan kewajiban peserta dan penyelenggara.

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (10) UU Pelindungan Ketenagakerjaan pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan dianggap tidak sah dan status peserta pemagangan berubah menjadi pekerja perusahaan yang bersangkutan.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 38 UU Pelindungan Ketenagakerjaan kini mengatur durasi pemagangan, yakni:

  • jangka waktu Pemagangan paling lama 6 (enam) bulan;
  • durasi Pemagangan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu; dan
  • prinsip proporsionalitas pemagangan antara latihan kerja dan teori ditentukan dalam perjanjian pemagangan

Hak dan Kewajiban Peserta dan Penyelenggara Pemagangan

Peserta pemagangan mempunyai hak paling sedikit:

  1. memperoleh bimbingan dari mentor sesuai dengan kurikulum pemagangan;
  2. memperoleh pelindungan K3 selama mengikuti pemagangan;
  3. memperoleh uang saku;
  4. diikutsertakan dalam program jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; dan
  5. memperoleh sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan.

Sementara itu, kewajiban peserta pemagangan antara lain:

  1. menaati perjanjian pemagangan;
  2. mengikuti program pemagangan sampai selesai;
  3. menaati tata tertib yang berlaku di tempat penyelenggaraan pemagangan; dan
  4. menjaga nama baik penyelenggara pemagangan.

Adapun penyelenggara pemagangan mempunyai hak untuk:

  1. memanfaatkan hasil kegiatan pemagangan;
  2. memberlakukan tata tertib pemagangan; dan
  3. menilai capaian Kompetensi Kerja peserta pemagangan.

Kemudian, penyelenggara pemagangan mempunyai kewajiban untuk:

  1. membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan;
  2. memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan;
  3. menyediakan fasilitas K3;
  4. memberikan uang saku kepada peserta pemagangan;
  5. mengikutsertakan peserta pemagangan dalam program jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
  6. mengevaluasi peserta pemagangan; dan
  7. memberikan sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan.

Follow Official Whatsapp Channel Hukumonline untuk mendapatkan update terkini seputar dunia hukum Indonesia sekarang juga! Klik link berikut untuk bergabung!

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info