Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aris Budiman kembali membuat pernyataan kontroversial mengenai kinerja lembaganya. Ia mengkritisi proses penerimaan penyidik hingga penanganan perkara korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang ditangani KPK.
Yang menarik peristiwa ini terjadi sesaat setelah pelantikan dua pejabat baru yang mengisi posisi Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan KPK. Seperti ingin meluapkan isi hatinya yang terpendam, Aris meminta wartawan untuk berkumpul dan mendengarkan pernyataannya.
Aris mengungkapkan kekecewaannya setelah hari ini ia mendapat surat elektronik (email) terkait penerimaan penyidik. Ia tampak tak terima salah satu calonnya tidak lolos dalam seleksi penerimaan penyidik. Apalagi alasan ketidaklolosan calon yang diusungnya itu merupakan kuda troya bagi KPK.
"Hari ini saya terima email penerimaan pegawai, salah satu Kasatgas saya, saya minta kembali menjadi penyidik di KPK. Dia adalah penyidik yang baik. Termasuk penerimaan beliau, dan di dalam KPK dikembangkan seolah-olah ini seperti kuda troya. Dan saya balas email itu, saya katakan bahwa saya adalah kuda troya bagi oknum-oknum yang manfaatkan ‘kesucian’ KPK untuk kepentingan pribadi," kata Aris di kantornya, Jumat (6/4/2018). Baca Juga: Resmi Dilantik, Ini Profil Singkat Dua Pejabat Baru KPK
Selanjutnya, ia menceritakan proses penanganan e-KTP yang awalnya mangkrak. Diketahui, penyelidikan e-KTP dimulai pada 2013 lalu, kemudian KPK baru menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dirjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka pada Selasa, 22 April 2014 sebagai tersangka.
"E-KTP jilid satu, masih banyak nanti saya akan ceritakan semuanya, biar tahu semuanya. E-KTP, saya masuk tanggal 16 September 2015, perkara sudah berjalan dua tahun, hampir dua tahun. Pak Pardi (Direktur Penuntutan Supardi) yang baru dilantik tadi, berulang kali kami gelar, itu tidak jalan," ungkap Aris.
Setelah itu, ia dan Supardi pun bersepakat untuk memasukkan penyidik dari penuntut umum untuk menggenjot penanganan kasus korupsi ini. Dan hasilnya, menurut Aris yang terlihat sekarang ini. KPK diketahui menetapkan sejumlah tersangka mulai dari unsur Kemendagri, DPR, hingga pengusaha.
Dari informasi yang diperolehnya, kekurangan dari penanganan kasus pada tahap pertama yaitu penyidik hanya fokus pada pelaksanaan proyek e-KTP. Padahal, kasus megakorupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun ini sudah dimulai dari tahap perencanaan.
Kemudian yang lebih fenomenal adalah pernyataan Aris mengenai Johannes Marliem dan perusahaannya PT Biomorf Mauritius. "Johannes Marliem tidak pernah diperiksa. Anda bisa cek, ini ucapan saya bisa beresiko hukum bagi saya. Yang ketiga, perusahaan Johannes Marliem yang namanya Biomorf tidak pernah digeledah. Padahal sudah dimintakan surat penetapan penggeledahan. Bandingkan salah satu pejabat dari Mahkamah Agung, digelar selesai jam 6, jam 8 malam langsung digeledah," ujarnya.
Aris pun mempertanyakan sikap yang dilakukan lembaganya yang terkesan tebang pilih. Menurutnya, karakter seseorang yang mempunyai perkara di KPK seharusnya diperlakukan sama. Apalagi dalam beberapa proses penanganan perkara KPK pun tak segan menggeledah Kantor Kepolisian RI yang merupakan lembaga penegak hukum.
"Kantor Polri, penegak hukum, digeledah. Kenapa satu lembaga ini tidak digeledah? Ada apa? Itu pertanyaan-pertanyaan bagi saya semuanya, dari jilid satu. Begitu saja, terima kasih. Silahkan kembangkan," tegas Aris yang langsung meninggalkan wartawan setelah memberikan pernyataannya.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengaku tidak mengetahui perihal surat elektronik yang dimaksud Aris. Ia beralasan bahwa hari ini dirinya fokus untuk mengikuti proses pelantikan Brgjen Pol Firli sebagai Deputi Penindakan dan Supardi sebagai Direktur Penuntutan.
"Kalau soal email saya dari tadi mengikuti acara pelantikan jadi belum sempat baca email. Nanti saya cek apa sebenarnya yang terjadi. Untuk email itu proses kalau di KPK ada diskusi, saling mengirimkan, kemudian menjawab, tapi saya belum tahu persisnya seperti apa," ujar Febri.
Sedangkan mengenai tidak pernah diperiksanya Johannes Marliem dan perusahaannya yang tidak pernah digeledah, Febri tidak menjawab secara tegas. Ia hanya menjelaskan kala itu ada tim dari KPK yang terbang ke Amerika untuk mengusut kasus ini.
Namun karena ada perbedaan hukum acara antara Amerika dan Indonesia, maka pihaknya bekerja sama dengan lembaga federal di negara Paman Sam tersebut yaitu FBI. Kasus e-KTP ini sendiri menurut Febri sudah semakin jelas alurnya, hal ini terlihat dengan fakta sidang yang ada dan putusan hakim terhadap pelaku sebelumnya.
"Sekarang kita tahu kasusnya sudah bergulir memproses Setya Novanto dan pihak lain. Proses pemeriksaan dilakukan bertahap tergantung penyidik. Spesifiknya apa saya kira sudah terbuka, misal apa saja yang disita ada ribuan alat bukti. Kita lihat ada putusan Irman, Sugiharto, Andi Agustinus (Andi Narogong), dan di proses sidang ini. Di penuntutan Setya Novanto juga bisa dilihat alat bukti tersebut," jelas Febri.
Ia melanjutkan dalam proses penanganan perkara termasuk e-KTP, KPK selalu melakukan gelar perkara dan diskusi antara penyidik dan penuntut umum. "Jadi dalam proses ekspose dibahas bersama, diuji apakah bukti-bukti cukup, sehingga bisa ditetapkan tersangka baru. Semua itu tentu diuji berulang, Jaksa punya tanggung jawab yang lebih karena harus bawa kasus ke persidangan, sehingga proses diskusi terjadi di sana," tutur Febri.
Saat ditanya mengenai konflik internal yang tak kunjung selesai di lembaganya, Febri enggan menanggapinya secara rinci. "Itu yang mungkin perlu diperjelas, sebenarnya apa yang ingin disampaikan. Kalau ada diskusi perbedaan pendapat dalam proses penanganan perkara harus diuji berulang kali wajar saja. Kalau ada proses satu pihak setuju dengan satu keputusan yang lain tidak setuju, kemudian ungkapkan itu juga proses diskusi jawab menjawab," katanya.
Sebelumnya, pada Agustus 2017 lalu, sejumlah elemen masyarakat mendesak KPK memecat Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman. Gara-gara sikap Aris yang datang memenuhi panggilan Pansus Angket KPK dan memberikan keterangan dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap perintah pimpinan KPK. Aris dinilai tidak patuh terhadap perintah pimpinan yang melarangnya menghadiri Pansus. Sebab, menghadiri acara tertentu mestinya atas sepengetahuan dan seizin pimpinan.
Kedatangan Aris ke Pansus Angket KPK untuk melakukan klarifikasi terhadap kasus yang dituduhkan ke dirinya merupakan tindakan yang mengedepankan kepentingan pribadinya. Selain itu, beberapa keterangannya mendiskreditkan KPK yang memperlihatkan ketidakloyalannya terhadap KPK.
Selain itu, keterangan Aris di Pansus dinilai mencemarkan nama baik lembaga dengan menyebut adanya friksi dan perpecahan di internal KPK. Bahkan adanya gank di KPK dan ancaman oleh wadah pegawai KPK. Baca Juga: KPK Didesak Copot Aris Budiman dari Direktur Penyidikan
