Komisi IV DPR bersama pemerintah mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola kehutanan nasional. Termasuk menjawab persoalan kepastian kawasan hutan, perlindungan masyarakat hukum adat, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan.
Ketua Komisi IV DPR, Abdul Kharis Almasyhari menilai pembaruan UU Kehutanan diperlukan mengingat regulasi yang berlaku telah menjadi landasan hukum pengelolaan hutan di Indonesia selama lebih dari dua dekade.
“Hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan pengatur tata air, tetapi juga menjadi sumber daya ekonomi serta ruang hidup dan aktivitas sosial budaya masyarakat,” ujar Abdul dalam Rapat Kerja Penyerahan DIM RUU Kehutanan di Kompleks Parlemen, Kamis (19/11/2026).
Pengelolaan hutan, menurutnya harus berlandaskan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pengelolaan hutan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga harus menjamin kelestarian lingkungan, pemerataan manfaat, serta perlindungan hak masyarakat atas akses terhadap sumber daya hutan.
Baca juga:
- Dari Ekstraktif ke Keadilan Ekologis, Urgensi Transformasi Paradigma UU Kehutanan
- Baleg DPR Kaji Ulang Mekanisme Pengukuhan Kawasan Hutan Melalui RUU Kehutanan
Ia menyoroti meningkatnya tekanan terhadap sumber daya hutan akibat alih fungsi, eksploitasi berlebihan, lemahnya pengawasan, dan penegakan hukum. Selain itu, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, termasuk wilayah dan hutan adat, serta akses dan partisipasi mereka dalam pengelolaan hutan dinilai masih perlu diperkuat.
Hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan hutan adat dari hutan negara. Karena itu, penyesuaian regulasi dan kebijakan kehutanan diperlukan untuk memperkuat pengakuan serta perlindungan hak masyarakat hukum adat. Di sisi lain, penyelenggaraan kehutanan masih menghadapi persoalan tumpang tindih perizinan, konflik tenurial, perubahan iklim, dan belum optimalnya pengelolaan berbasis masyarakat.
















