DPR dan pemerintah siap memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Komisi III DPR telah membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas RUU tersebut bersama pemerintah. Sementara pemerintah melalui Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN-RB masih menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM).
Ketua Panja RUU Polri, Habiburokhman, mengatakan Komisi III DPR sebelumnya melalui Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan telah menghimpun masukan, memetakan persoalan, dan menetapkan poin krusial reformasi Polri yang menghasilkan delapan rekomendasi. Pertama, penegasan kedudukan Polri di bawah Presiden, termasuk pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR sesuai amanat TAP MPR No.6 dan No.7 Tahun 2000.
Kedua, optimalisasi tugas dan fungsi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Ketiga, penegasan pentingnya pengaturan tentang penugasan anggota Polri di luar institusi Polri dengan mengacu putusan MK. Keempat, penguatan terhadap sistem pengawasan internal polri. Kelima, tata kelola sumber daya dan anggaran Polri sesuai ketentuan. Keenam, pentingnya reformasi kultural Polri utamanya penghormatan HAM dan prinsip demokrasi. Ketujuh, modernisasi Polri dan pemanfaatan teknologi untuk tugas dan fungsi kepolisian. Kedelapan, urgensi reformasi aturan melalui RUU Polri.
Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR juga mencermati rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang berfokus pada pembenahan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas Polri. Menurutnya, rekomendasi KPRP dan Panja sejalan, sehingga ditindaklanjuti melalui pembentukan RUU Polri.
“Dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan penjelasan terkait RUU Polri sebagai upaya nyata dalam rangka menciptakan supremasi hukum dan transformasi Polri menjadi unggul, profesional, dan akuntabel,” ujarnya dalam rapat kerja RUU Polri, Senin (25/5/2026).
Baca juga:
- RUU Polri Resmi Usul Inisiatif DPR
- Arah Reformasi Polri: Revisi UU, Perkuat Pengawasan, dan Batasi Jabatan
- RUU Polri Perluas Kewenangan Tanpa Pengawasan, Rentan Menekan Minoritas
RUU Polri memuat 7 poin perubahan. Pertama, penegasan tujuan dan arah transformasi Polri yang terbuka, transparan, profesional, berintegritas, dan berkualitas dalam pelayanan publik. Kedua, penguatan fungsi pengawasan dan penerapan prinsip keterbukaan dengan pemanfaatan sarana teknologi dan informasi modern. Ketiga, jaminan netralitas dan profesionalitas dalam sistem tata kelola dan pembinaan karir SDM Polri.
Keempat, pengaturan secara ketat dan jelas anggota Polri yang bertugas di luar institusi Polri. Kelima, pengaturan batas usia pensiun yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara jelas dan terukur. Keenam, penerapan kurikulum pendidikan mencakup prinsip humanis, demokratis, dan perlindungan HAM. Ketujuh, penguatan tugas dan fungsi serta pengaturan kembali kedudukan Kompolnas.
Pada kesempatan itu Menkum, Supratman Andi Agtas, mengatakan RUU Polri berstatus usul inisiatif DPR dan sudah disampaikan kepada Presiden. Presiden telah menugaskan Menkum, Mensesneg, Menkeu, dan MenPANRB baik bersama atau sendiri-sendiri mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU bersama DPR.
Supratman mengutip Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Amanat konstitusional tersebut sebagai landasan utama tanggung jawab negara memperkuat kelembagaan Polri. Sehingga mampu menjalankan tugas pokok secara profesional, bersih, dan akuntabel di tengah dinamika keamanan yang kompleks.
UU 2/2002 yang telah berlaku lebih dari dua dekade dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, masyarakat, dan teknologi. Karena itu, diperlukan RUU Polri yang memperkuat tata kelola kelembagaan, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan HAM guna mewujudkan Polri yang modern, humanis, profesional, dan berintegritas.
“Penguatan Kompolnas melalui pemilihan anggota secara transparan akan mengoptimalkan fungsi pengawasan eksternal,” ujarnya.
Lima poin
Selain itu Supratman menjelaskan setidaknya 5 poin dalam RUU Polri. Pertama, penguatan prinsip transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan humanis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang polri. Kedua, penataan penempatan angggota Polri aktif pada jabatan di luar struktur Polri. Ketiga, penyesuaian mengenai batas usia pensiun Polri sebagai pembinaan SDM profesional dan orientasi kepentingan organisasi dan negara.
Keempat, penguatan kurikulum pendidikan kepolisian yang memuat materi perlindungan HAM, demokrasi dan humanis. Kelima, penguatan kelembagaan Kompolnas meliputi penambahan tugas dan kewenangan serta penataan keanggotaan melalui mekanisme terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi.
Tanggapan pemerintah secara rinci akan disampaikan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang saat ini masih disusun. “Kami mohon maaf DIM belum bisa diserahkan karena sampai sekarang tim pemerintah masih membutuhkan waktu untuk konsultasi. Jadi mohon waktu dan pada saatnya kami akan sampaikan untuk masa persidangan berikutnya,” imbuhnya.
Kejanggalan prosedur?
Terpisah, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyoroti proses RUU Polri yang dinilai janggal dan minim transparansi di DPR. Menurutnya, RUU Polri tiba-tiba muncul dalam agenda rapat paripurna DPR pada 20 Mei 2026, bersamaan dengan pidato Presiden terkait KEM-PPKF dan pengesahan perubahan kedua daftar RUU Prolegnas Prioritas 2026. Meski masuk dalam daftar prioritas, penetapan RUU Polri sebagai usul inisiatif DPR di tingkat paripurna tetap dinilai mengejutkan.
“Penetapan sebuah RUU menjadi usul inisiatif DPR tidak bisa tiba-tiba begitu. Ada prosedur yang harus dilalui, mulai dari penyusunan naskah akademik hingga draf RUU,”ujarnya.
Sebagai pengusul revisi UU Polri, Komisi III DPR semestinya lebih dahulu menyusun naskah akademik dan draf RUU sebelum dibawa ke paripurna. Namun, Lucius mengaku tidak menemukan agenda rapat Komisi III pada Masa Sidang IV yang membahas revisi UU Polri. Sebab yang dibahas malah RUU Perampasan Aset, RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Jabatan Hakim, dan RUU Hukum Acara Perdata.
“Tidak ada pembahasan revisi UU Polri,” ujarnya.
Ia pun menyoroti tidak adanya informasi mengenai proses harmonisasi revisi UU Polri di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Padahal, harmonisasi merupakan tahapan wajib sebelum sebuah RUU ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna.
“Kalau tidak ada proses di Komisi III dan tidak ada harmonisasi di Baleg, lalu bagaimana bisa revisi UU Polri tiba-tiba diagendakan di paripurna?” katanya.
Lucius mempertanyakan pihak yang diduga ‘diam-diam’ mendorong revisi UU Polri hingga masuk agenda paripurna tanpa proses pendahuluan yang jelas. Ia juga mengkritik persetujuan anggota DPR terhadap revisi tersebut dalam rapat paripurna, karena dinilai problematis jika substansi RUU belum dipahami secara utuh.
“Bagaimana bisa anggota DPR setuju pada sesuatu yang bahkan belum jelas isinya?,” imbuhnya.
Dia mengingatkan, publik untuk mengawasi proses revisi UU Polri agar tidak berlangsung tertutup dan minim partisipasi masyarakat. Reformasi Polri seharusnya diwujudkan melalui revisi UU yang terbuka dan akuntabel, bukan dilakukan secara diam-diam.
