Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Peradilan Agama Tahun 2022 telah dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof HM Syarifuddin, Minggu (13/3/2022). Acara yang diselenggarakan dengan sistim hibrida di Hotel Harris Surabaya itu mengusung tema “Pemanfaatan Teknologi Informasi Guna Mewujudkan Peradilan Agama Berkelas Dunia”.
Agenda Rapat Koordinasi itu digelar dengan tetap memperketat protokol Kesehatan yang diterapkan. Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar MA, Hakim Agung Kamar Agama, mantan Hakim Agung Kamar Agama, Pejabat Eselon I, Ketua Umum Dharmayukti, hingga para Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia turut menghadiri agenda akbar itu.
Mengutip laman MA, Ketua MA mengapresiasi segala prestasi yang ditorehkan Peradilan Agama dan berpesan bagi seluruh aparatur Peradilan Agama agar prestasi tersebut terus dipertahankan. Tidak lupa, Syarifuddin turut menyampaikan apresiasi terhadap Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Aco Nur yang mendapat penghargaan pribadi yakni Top Leader on Digital Implementation dan Pemimpin Pelopor Perubahan.
Sejumlah satuan kerja (satker) pada lingkup Peradilan Agama sukses mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sepanjang 2021 selama berada dibawah kepemimpinannya. “Mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Pepatah ini harus menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan agama untuk terus meningkatkan kinerja,” ujar Aco.
Dalam kesempatan ini, 2 aplikasi terbaru Badan Peradilan Agama (Badilag) diluncurkan oleh Ketua MA. Kedua aplikasi baru Badilag ini dinamai SIMTEPA (Sistem Informasi Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama) dan ACO (Access CCTV Online).
Baca:
- Hakim Agung Ini Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
- Problematika Eksekusi Putusan Peradilan Agama
Nantinya, eksistensi dari aplikasi SIMTEPA dapat menjadi pendukung dari SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) Mahkamah Agung yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Badilag atas diambilnya kebijakan promosi serta mutasi yang lebih cepat, tepat, dan paperless. Sedangkan, aplikasi ACO akan menjadi pijakan untuk mendukung terciptanya transparansi, pengawasan, dan monitoring kinerja semua satuan kerja yang ada di dalam lingkungan peradilan agama.
Aplikasi ACO ini telah diberikan MURI penghargaan dengan title “Lembaga Yudikatif dengan Koneksi CCTV Secara Daring Terbanyak”. Dengan ACO, Badilag akan terkoneksi secara langsung real time juga terpusat. Terdapat 4.000 titik CCTV yang ditempatkan pada 441 satuan kerja peradilan agama yang tersebar di seluruh Indonesia.
Untuk diketahui, dalam rapat koordinasi itu turut disampaikan sejumlah prestasi membanggakan yang diraih oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Dari Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara–Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang menjadikannya unit Eselon I satu-satunya di Mahkamah Agung ini yang telah meraih predikat itu.
Kemenpan RB juga menganugerahi Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Penghargaan bintang 5 instansi pelayanan publik bagi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Kemudian, diperolehnya TOP Digital Implementation, Level Bintang empat. Sampai meraih Rekor MURI atas pemasangan 4.000 mata CCTV online pada seluruh satuan kerja pengadilan.