Bahas Hukum Internasional, Ditjen AHU Adakan Diskusi “Ngophi”
Terbaru

Bahas Hukum Internasional, Ditjen AHU Adakan Diskusi “Ngophi”

Kerjasama internasional merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum.

Aji Prasetyo
Bacaan 4 Menit
Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar. Foto: AJI
Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar. Foto: AJI

Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional (Ophi) pada Ditjen Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM mengadakan diskusi “Ngophi” atau ngobrol bareng Ophi dengan tema Sinergitas Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Batas Negara dan Diskusi Isu Kontemporer Hukum Internasional yang diadakan di Sofitel, Bali, Kamis (10/6).

Selain dihadiri oleh Dirjen AHU dan jajaran, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pihak terkait mulai dari Dittipidnarkoba Bareksrim Polri Brigjen Polisi Krisno H. Siregar, perwakilan Jampidsus, akademisi hingga perwakilan negara sahabat yang memang kerap kali bekerjasama dengan Indonesia terkait dengan penegakan hukum. Gubernur Bali I Wayan Koster pun turut hadir untuk memberikan sambutan dan membuka acara.

Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar dalam sambutannya mengatakan kerjasama internasional diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Indonesia juga harus aktif dan ikut serta mengikuti arah kebijakan organisasi internasional. Apalagi Indonesia juga sudah ikut bergabung dalam sejumlah organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, meratifikasi UNCAC dan organisasi lain.

“Oleh karenanya kerjasama perlu ditingkatkan hingga dapat menyamakan persepsi, kepentingan Indonesia diwakilkan,” kata Cahyo dalam sambutannya. (Baca Juga: Pemerintah Target UU Hukum Perdata Internasional Rampung di 2022)

Cahyo mengatakan, acara Ngophi ini sebenarnya merupakan bentuk apresiasi Direktorat Ophi atas kerjasama dengan berbagai pihak dan menjelaskan betapa pentingnya kerjasama dengan pihak internasional. Menurutnya, Ophi hanyalah pelayan bagi aparat penegak hukum yang ingin menjalin kerjasama internasional dengan institusi atau lembaga di berbagai negara.

“Pada saat misalnya penegak hukum penyidik perlu info, alat bukti, upaya paksa di luar negeri kita tidak punya yurisdiksi, ini fungsi pelayanan kami mendukung teman-teman penegak hukum di luar yurisdiksi kita,” pungkasnya.

Salah satu contoh paling konkret yaitu pada kasus kopi sianida, yang  saat itu bersama-sama dengan Kapolda Metro Jaya yang masih dijabat Tito Karnavian melakukan penyidikan dengan mengumpulkan informasi. Polda Metro Jaya melalui Bareksrim Polri mengajukan Mutual Legal Asistance (MLA) untuk ajukan alat bukti dan keterangan saksi yang ada di Australia. Dan hasilnya pihak yang dianggap bertanggung jawab telah dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara terkait dengan Bali yang menjadi lokasi pertama “Ngophi”, Cahyo mengatakan ada cerita tersendiri di balik pemilihan Pulau Dewata ini. Bali punya sejarah dengan Ophi bersama-sama Polda dan Kejati Bali ketika membantu melakukan ekstradisi seorang gembong narkoba italia dimana Cahyo sendiri merupakan Direktur Ophi ketika itu.

“Yang lucunya apa, adalah karena ini gembong narkoba pada saat penyerahan pejabat kedutaan italia satupun tidak ada yang hadir dengan berbagai alasan seperti cuti, tugas, padahal sebelumnya mereka memonitor, memohon, takut juga dianggap sebagai bagian. Berkat kerjasama yang luar biasa, Kapolda, Provinsi Bali, Kejati dan Kemenlu ini bisa kerjasama dengan baik,” jelasnya.

Selain itu Cahyo juga menyinggung aturan baru dalam UU Cipta Kerja yang membolehkan pendirian perusahaan secara tunggal. Hal ini sebenarnya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan iklim usaha dan investasi demi meningkatkan perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Oleh karena itu menurutnya Indonesia harus mempunyai infrastruktur untuk memberi jaminan bisnis di Indonesia dengan mudah dan aman. Salah satunya dengan mendorong para pelaku UMKM untuk mendirikan perseroan perorangan yang tidak perlu lagi melalui akta notaris, dan untuk menjamin keamanan serta kemudahan berusaha.

Misalnya perseroan perorangan ini bisa memudahkan UMKM untuk mendapatkan pinjaman dari bank karena mereka sudah terdaftar secara resmi. Selain itu pajak yang dikenakan juga lebih kecil dibanding pajak perorangan serta adanya klausula pemisahan harta sehingga jika mengalami kebangkrutan, harta benda pribadi dan tidak termasuk milik perseroan yang didaftarkan tidak terkena imbas.

“Tapi dia wajib melaporkan neraca, buat laporan keuangan, ini PT perseorangan luar biasa di luar pajak pribadi, kenapa muncul ide ini, di Jakarta atau di sini orang jualan bakso, mia ayam, tapi tidak berbadan hukum, bagaimana melindungi mereka. Bank juga ragu mereka tidak punya apa untuk jadi jaminan. Jumlah 62 juta UMKM di Indonesia jadi penopang penyelamat ekonomi di Indonesia oleh karenanya kita pemerintah beri perhatian khusus ke mereka,” terang Cahyo.

Sementara itu, Direktur Ophi Tudiono menambahkan asal mula digunakan istilah Ngophi karena meminum kopi atau ngopi merupakan hal yang lazim dilakukan masyarakat Indonesia. Biasanya ketika mereka meminum kopi juga diselingi dengan obrolan permasalahan sehari-hari tanpa ada tekanan apapun.

“Ngopi menggambarkan perilaku berdiskusi masukan keseharian, memperoleh masukan dari masyarakat seluasnya. Acara ini dibuat se-rileks mungkin dan interaktif. Alasan Kenapa di Bali karena saat pandemi warung-warung tempat ngopi (pariwisata) sedang terpuruk,” ujarnya.

Kedaulatan  

Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mengatakan pengamanan wilayah batas negara merupakan perwujudan eksistensi suatu negara yang ditandai dengan dilindunginya wilayah dari berbagai jenis ancaman dan juga disebut pintu gerbang dari sebuah negara. Perkembangan jaman menurutnya menuntut adanya kerjasama antar negara baik bidang politik ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, salah satunya dengan mengadakan perjanjian internasional sehingga bisa bekerja sama dengan baik.

Selain itu kemajuan teknologi tercipta suatu dunia tanpa batas, sejalan dengan proses global para pelaku hubungan internasional juga meluas tidak hanya negara, tapi sektor lain seperti LSM, media dan badan-badan instansi negara lain. Salah satu sudut pandang eksistensi hukum internasional juga berkaitan secara erat dan kerjasama terkait tindak pidana negara lain yang memerlukan hubungan baik berdasarkan hukum di masing-masing negara.

“Apalagi kegiatan tersebut melewati batas negara, salah bentuknya MLA dalam masalah criminal. MLA salah satu instrument oenting investigasi lintas batas di tengah tantangan pandemi Covid-19,” jelasnya.

Koster berharap acara hari ini merupakan bagian dari apa yang direncanakan pemerintah yaitu Work From Bali untuk memulihkan pariwisata di Bali. “Saya perlu sampaikan dalam sejarah bali kali ini Bali paling terpuruk, pertumbuhan ekonomi kontraksi 9,3 persen belum pernah terjadi sebelumnya karena Bali 52 persen bergantung pariwisata,” pungkasnya.

Tags:

Berita Terkait