Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap seorang terdakwa acapkali dinilai melukai rasa keadilan masyarakat. Apalagi kalau hakim menjatuhkan putusan bebas. Acapkali tuntutan jaksa dengan vonis hakim terasa jomplang. Kasus Tony Wong alias Tony Wiryanto, pengusaha asal Ketapang Kalimantan Barat, bisa dijadikan contoh.
Tony dianggap sebagai orang kuat yang sulit tersentuh hukum berkaitan dengan aktivitas illegal logging. Jaksa menilai pria kelahiran 13 Juni itu terbukti melanggar UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan layak diganjar hukuman tujuh tahun penjara plus denda Rp20 juta subsider enam bulan kurungan. Harapan jaksa untuk menghukum berat terdakwa jauh panggang dari api. Pengadilan Negeri Ketapang hanya menghukum Tony 10 bulan penjara dan denda Rp5 juta subsider dua bulan. Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menguatkan putusan tersebut.
Penuntut umum tak terima. Jaksa menyadari bahwa berat ringannya hukuman adalah judex factie dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman minimum dan maksimum. Terdakwa adalah seseorang dengan catatan kelam di dunia hukum, antara lain pernah diputus empat tahun penjara dalam perkara dana reboisasi dan dana pengelolaan sumber daya hutan. Tak ada salahnya hakim mengoreksi putusan judex factie.
Pada akhir November 2010 lalu, majelis hakim agung beranggotakan M Hatta Ali, Andi Ayyub Saleh, dan Djafni Djamal menyetujui argumentasi jaksa. Terlepas dari alasan-alasan jaksa, menurut majelis, judex factie tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan yang ada pada diri terdakwa. Sebab, terdakwa adalah orang yang pernah dihukum, jumlah kayu yang dibeli terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat sah sangat banyak.
“Putusan judex factie khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan adalah sangat menciderai rasa keadilan masyarakat, yang sangat ringan sedangkan terdakwa dikenal masyarakat sebagai orang yang sering melakukan tindak pidana kehutanan (illegal logging)”.
Akhirnya Mahkamah Agung mengadili sendiri dan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa menjadi lima tahun penjara dan denda Rp10 juta subsider tiga bulan kurungan. Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Negeri Ketapang dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat “tidak memberikan pertimbangan yang cukup” (onvoldoende gemotiveerd).
Onvoldoende gemotiveerd adalah bahasa Belanda yang sering digunakan Mahkamah Agung dalam putusan-putusan untuk menyebut jika hakim pertama dan banding tak cukup pertimbangan. Dalam bahasa Inggris lazim disebut insufficient judgement. Ada yang mengartikannya sebagai pertimbangan yang tidak cukup lengkap, ada pula yang menyebutnya putusan yang kurang pertimbangan. Putusan Mahkamah Agung No 1992 K/Pdt/2000 memakai frasa ‘putusan tidak sempurna’.
Putusan selalu disebut sebagai mahkota hakim. Itu sebabnya hakim harus benar-benar membuat putusan yang bagus. Secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan.
Dalam perkara perdata, pertimbangan yang harus dibuat hakim meliputi duduknya perkara dan pertimbangan hukum. Para pihak mengemukakan peristiwa, hakim mencari hukumnya. Dalam perkara pidana terdapat perpaduan antara penetapan peristiwa dengan penemuan hukum sebagai konsekuensi mencari kebenaran materiil.
Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” (1999), mengatakan adanya alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa. Karena itu pula, Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, dan Pasal 50 RV mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.
Putusan Mahkamah Agung No 638K/Sip/1969 menegaskan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan. Putusan Mahkamah Agung No 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum “putusan judex factie harus dibatalkan jika judex factie tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya.
Pasal 50 ayat (1) UU No 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Alasan hukum, menurut mantan hakim agung Retnowulan Sutantio, adalah kaidah hukum kanun (regel van het objectieve recht). Apabila penggugat tidak menyebut dasar gugatan atau keliru menggunakan dasar gugatan, hakim harus membuat pertimbangan yang cukup agar status menang kalahnya para pihak menjadi jelas.
Yahya Harahap, juga mantan hakim agung, berpendapat onvoldoende gemotiveerd adalah masalah yuridis. Konsekuensinya, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak cukup pertimbangan bisa dibatalkan di tingkat banding. Demikian seterusnya ke Mahkamah Agung. Pasal 197 KUHAP membuat rincian apa saja yang harus dimuat hakim dalam surat putusan. Jika kurang memuat materi tersebut bisa berakibat putusan batal demi hukum.
Putusan Mahkamah Agung No 1860 K/Pdt/1984, seperti dikutip Yahya dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, memuat kaidah hukum putusan disebut onvoldoende gemotiveerd kalau hakim tidak mempertimbangan secara saksama fakta yang ditemukan dalam persidangan.
Sumber: Disarikan dari beberapa buku referensi.
