Dalam waktu dekat, Rancangan Undag-Undang (RUU) tentang Pekerja Sosial bakal disahkan menjadi UU. Keputusan itu diambil setelah seluruh fraksi memberikan persetujuan agar RUU Pekerjaan Sosial ini bakal disahkan dalam rapat paripuna mendatang. Pemerintah pun mengakui bakal ada keputusan pengesahan RUU Pekerja Sosial menjadi UU.
Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong membenarkan RUU Pekerja Sosial bakal diboyong dalam rapat paripurna dalam waktu dekat. Pekan lalu, pemerintah dan Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja pengambilan keputusan di tingkat pertama. “Iya akan dibawa ke paripurna (terdekat),” ujarnya di Komplek Gedung Parlemen, Senin (2/9/2019). Baca Juga: Urgensi Pengaturan RUU Praktik Pekerjaan Sosial
Panja RUU Pekerja Sosial, DPR dan pemerintah telah rampung membahas 344 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Makanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Tata Tertib DPR, pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU Pekerjaan Sosial menjadi UU.
Menurutnya, RUU tentang Pekerja Sosial memberikan pengakuan legal formal terhadap mereka para pekerja sosial sebagai profesi yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, hak dan kewajiban sepenuhnya di Indonesia. Ali membenarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat banyak masalah sosial konvensional.
Seperti kemiskinan, keterpinggiran, perundungan, dan kesenjangan sosial. Apalagi, muncul ekses dari perubahan sosial ekonomi dan politik, globalisasi, serta revolusi industri 4.0. Untuk itu, dibutuhkan regulasi yang mampu menyeimbangkan perkembangan zaman. “UU ini makin mendesak mengingat masalah yang dihadapi bangsa ini makin kompleks,” ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap melalui RUU Pekerja Sosial terdapat perlindungan secara hukum terhadap profesi pekerja sosial dalam melayani masyarakat termasuk dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Ketua Panja RUU Pekerja Sosial Ace Hasan Syadzily mengatakan Indonesia sedang dihadapkan pada penanganan persoalan kesejahteraan sosial yang kompleks. Karena itu, dibutuhkan para pekerja sosial yang andal dan memiliki kompetensi yang mumpuni. Melalui RUU Pekerjaan Sosial ini, nantinya mengatur soal legalitas dan standar bagi para pekerja sosial. “RUU Pekerjaan Sosial mendesak untuk segera ‘dihadirkan’,” kata dia. Baca Juga: Proses Uji Kompetensi dalam RUU Praktik Pekerjaan Sosial
“Melalui RUU Pekerja Sosial ini, menjadi ikhtiar menyiapkan dan mendapatkan pekerja sosial yang maksimal kemampuan dan keandalan di bidangnya masing-masing,” lanjutnya.
Menurut Ace, penyiapan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan teknis serta kerangka nilai di bidang kesejahteraan menjadi upaya melalui RUU Pekerja Sosial. Apalagi, saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesejahteraan sosial. “Karena itu, diperlukan legalitas dan pedoman formal bagi praktik pekerja sosial dalam memberikan pelayanan di Indonesia.”
Lebih jauh, politisi Partai Golkar itu memaparkan sembilan hal yang diatur dalam RUU Pekerja Sosial. Pertama, praktik pekerja sosial menjadi cakupan kegiatan praktik pekerjaan sosial. Kemudian bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh para pekerja sosial. Kedua, standar praktik pekerja sosial yakni berisi standar yang wajib dipenuhi dalam melakukan pelayanan praktik pekerjaan sosial, serta standar (kode etik) sebagaimana ditentukan menteri terkait.
Ketiga, pendidikan profesi pekerja sosial. Menurutnya, poin ini mengatur kompetensi seseorang untuk dapat menjadi pekerja sosial. Karenanya, hanya yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan saja yang dapat melakukan praktik pekerja sosial. Keempat, registrasi dan izin praktik.
Menurut Ace, poin ini mengatur kewajiban memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Pekerja Sosial (SIPPS) pekerja sosial lulusan luar negeri. Begitu pula pekerja sosial warga negara asing. Kelima, hak dan kewajiban pekerja sosial. Keenam, organisasi pekerja sosial sebagai wadah aspirasi pekerja sosial.
Ketujuh, Dewan Kehormatan Kode Etik yang dibentuk organisasi pekerja sosial. Kedelapan, tugas dan wewenang pemerintah pusat yang bertujuan menjamin mutu dan perlindungan masyarakat penerima layanan praktik pekerja sosial.Kesembilan, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan praktik pekerja sosial.
















