Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR akan mendorong penggunaan hak interpelasi oleh anggota Dewan atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor Jawa Barat.
Demikian diungkapkan anggota BAKN Eva Sundari Kusuma melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (10/12). “Dorongan kita ke interpelasi, karena ada kelebihan Pansus Interpelasi dibanding Panja komisi, baik di aspek transparansi maupun akuntabilitas. Termasuk akses publik untuk memonitor selain pembahasannya komprehensif karena lintas komisi,” ujarnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, meski Andi Alfian Malarangeng telah ditetapkan KPK sebagai tersangka, tidak menyurutkan langkah DPR agar membongkar kasus Hambalang. Eva menuturkan dorongan penggunaan hak interpelasi lantaran beberapa pertimbangan. Antara lain ditemukannya pelanggaran dugaan rekayasa yang masif dimulai dari Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
“Misalnya untuk urusan Amdal, site plan, izin penggunaan lahan hingga soal berubahnya proyek dari single menjadi multiyears, termasuk pembengkakan dan pencairan dana yang tidak tertib administrasi,” ujarnya.
Menurut Eva, BAKN akan fokus terhadap persoalan tata kelola keuangan yang tidak sesuai prinsip kehati-hatian dalam perencanaan APBN. Menurutnya, modus dalam kasus Hambalang serupa dengan kasus vaksin flu burung. Karena itulah Eva berpandangan perlu perbaikan sistim perencanaan APBN. Langkah ini guna mencegah penyimpangan dalam proyek-proyek pemerintah.
