Padahal BCMI telah mengasuransikan kapal tongkang itu kepada ABP. Polis asuransi itu tercatat dalam Marine Cargo Open Policy (MCOP) No. 005/MCOP/ABP-JKT.CM/2006 tanggal 8 Maret 2006. Periode perlindungan diberikan 12 bulan terhitung sejak polis ditandatangani hingga 8 Maret 2007.
Setelah pelunasan pembayaran polis, BCMI kemudian melakukan pengangkutan pertama pada 14 Agustus 2006. Pengangkutan yang tercatat dalam Schedule MCOP itu memuat material untuk pembangunan jembatan Batanghari II di Jambi. Namun belum sampai ke tujuan, kapal tongkang milik BCMI mengalami kecelakaan sehingga barang-barang yang diangkut raib.
Berbekal bukti Laporan Kecelakaan Kapal (LKL), BCMI mengklaim asuransi sebesar Rp6,3 miliar. Klaim itu dituangkan dalam surat tertanggal 16 Agustus 2006. ABP kemudian menunjuk penaksir kerugian (adjuster) untuk menilai klaim asuransi BCMI. Namun hingga satu tahun berselang, tidak ada keterangan resmi dari adjuster. Tiba-tiba kuasa hukum Tergugat mengirim surat dan menyatakan tidak bisa membayar klaim, terang Ramli saat ditemui di pengadilan.
Dalam surat tersebut, ABP menyatakan BCMI tidak memiliki itikad baik. Menurut Ramly, seharusnya adjuster-lah yang lebih dulu memberikan keterangan. Faktanya, keterangan dari adjuster datang setelah ada surat dari kuasa hukum ABP. Isinya mirip dengan surat kuasa hukum Asuransi Bosowa, kata Ramly.
Adjuster berpendapat, BCMI tidak beritikad baik, karena pengangkutan dilakukan tidak sesuai prosedur. Nah, untuk mengukur ada atau tidak itikad baik dari BCMI, Ramly mengujinya lewat gugatan ke pengadilan. Itu kan harus ditentukan dengan objektif, tidak bisa subjektif, tegasnya.
Rugi Rp18,4 miliar
Ramly berpendapat jika perusahaan asuransi sudah menerbitkan polis, maka pertanggungan resiko sudah beralih. Sehingga ABP harus tetap membayarkan klaim ke BCMI. Dengan tenggelamnya kapal tongkang, lanjut Ramly, BCMI mengalami kerugian atas nilai barang. Kerugian lainnya adalah kehilangan pendapatan dan keuntungan, serta hilangnya kepercayaan pihak ketiga. Total kerugian senilai Rp18,438 miliar, jelasnya.
Dalam gugatan disebutkan, BCMI mengalami kerugian materiil sebesar Rp11.371 miliar. Nilai ini dihitung dari klaim pokok sebesar Rp6,3 miliar, ditambah kerugian atas bunga sebesar 12% per tahun terhitung sejak Agustus 2006 hingga Juli 2008 yang nilainya mencapai Rp1.449 miliar. Ditambah lagi dengan kerugian kesempatan usaha (opportunity loss) sebesar 30% per tahun dalam kurun waktu yang sama yakni Rp3,622 miliar.
















