Sementara secara imateriil, BCMI mengalami kerugian sebesar Rp7,024 miliar. Nilai ini diambil berdasarkan kerugian karena terganggunya kinerja BCMI atas kelalaian ABP sebesar Rp6,3 miliar, ditambah kerugian karena terganggunya kinerja BCMI dengan pihak ketiga yang dihitung 6% per tahun dari nilai klaim yaitu 724,5 juta.
BCMI juga menuntut pembayaran denda somasi yang dituangkan dalam Somasi I pada 4 Juni 2008, Somasi II (18 Juni 2008) dan Somasi III (25 Juni 2008). Keseluruhan denda somasi berjumlah Rp42 juta. Berdasarkan perhitungan kerugian materiil, imateriil dan somasi denda tersebut, BCMI menuntut ganti rugi sebesar Rp18,438 miliar kepada ABP.
Dalam gugatannya, BCMI juga menuntut agar Menteri Keuangan selaku pemegang deposito jaminan perusahaan asuransi, khususnya ABP, mencairkan gugatan ganti rugi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, hukumonline belum mendapat tanggapan dari para Tergugat. Kuasa hukum ABP, Rudi Karlos, saat dihubungi tidak bisa memberi keterangan dengan alasan sedang rapat. Rencananya, persidangan pekan depan akan dilanjutkan dengan agenda jawaban atas gugatan.
Mengenai MCOP sendiri, dosen hukum asuransi Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Teti Marsaulina pernah menjelaskan, bahwa setiap barang yang diasuransikan dengan polis terbuka, seperti MCOP, harus diberitahukan (deklarasikan), apabila ada perubahan terhadap objek pertanggungan, baik dari jumlah maupun waktu pengangkutannya.
Ia mengatakan, terkait dengan deklarasi atas objek pertanggungan, maka para pihak harus mengecek lebih dulu isi polisnya. Apakah ada klausul yang telah disepakati oleh para pihak di dalam polis yang mengatur apa akibatnya jika deklarasi tersebut tidak dilakukan atau terlambat dilakukan, ujarnya kepada hukumonline bulan Januari lalu.
















