Kelima, pembahasan DIM bakal dimulai dengan membahas cluster yang tidak mendapat penolakan atau polemik di tengah masyarakat. Keenam, khusus cluster ketenagakerjaan bakal dibahas paling akhir dari DIM. Meski dalam draf RUU Cipta Kerja menjadi cluster ketiga, namun bakal dimasukan dalam poin terakhir di cluster 11.
Yang pasti, kata Supratman, Baleg tidak mentargetkan penyelesaian RUU Cipta Kerja dalam kurun waktu tertentu seperti keinginan Presiden Joko Widodo. Namun, memang ada masukan soal pembahasan mesti sesuai tata tertib yakni dua kali masa sidang. Namun lantaran situasi pandemi Covid-19, maka Baleg pun tak metargetkan waktu kapan menyelesaiakan pembahasan RUU ini.
“Baleg akan mendengarkan masukan masyarakat dan dilakukan terbuka. Karena itu, pembahasannya dilakukan secara hati-hati dan cermat,” ujar politisi Partai Gerakan Indonesia raya (Gerindra) itu.
Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya melanjutkan pentingnya menggelar raker dengan pemerintah dalam rangka memastikan target waktu sesuai keinginan Presiden Joko Widodo dengan 100 hari kerja, atau adanya perubahan. Sementara Baleg pun bakal melakukan uji publik dengan menjadi fasilitator pemerintah yang ingin menerapkan kemudahan perizinan dengan mendengarkan aspirasi dari serikat pekerja. “Ini harus sesuai dengan respon serikat pekerja. Nanti rapat secara fisik maupun virtual,” ujarnya.
Langkah nekat
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidiyati menyesalkan keputusan nekat pimpinan DPR membahas RUU Cipta Kerja di Baleg. Semestinya di tengah darurat penyebaran wabah pandemi Covid-19, seluruh anggota dewan berpihak pada rakyat dan buruh dalam menghadapi Covid-19. Apalagi sejumlah tenaga medis ikut terinfeksi dan kehilangan nyawa.
Alih alih membuat kebijakan berpihak bagi puluhan juta pekerja agar tetap bertahan dan tidak di-PHK, justru DPR malah mengambil momentum membahas RUU Cipta Kerja yang bakal semakin menekan posisi pekerja di situasi darurat kesehatan. Dia khawatir dengan keputusan tetap membahas RUU Cipta Kerja bakal memancing kekhawatiran pekerja seluruh Indonesia lantaran bisa jadi dibahas secara cepat.
“Tentu hal ini akan memancing kegelisahan, kekhawatiran, dan kekecewaan mereka, sehingga membuat situasi semakin tidak kondusif saat pembatasan sosial berskala besar diterapkan,” kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
















