Baleg Setujui Rancangan Renstra DPR 2025-2029 Diparipurnakan
Terbaru

Baleg Setujui Rancangan Renstra DPR 2025-2029 Diparipurnakan

Ada 2 hal pokok yang mengemuka dalam Rancangan Renstra DPR 2025-2029 yakni aspek substansi yang terdiri dari 22 materi dan aspek teknis 7 materi.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

Kemudian dalam halaman 60 tabel 9 tentang kerangka regulasi DPR, angka 5 tentang pemilu dan angka 6 tentang partai politik memasukan pentingnya kodifikasi dan kompilasi UU Paket Pemilu dan partai politik serta penyesuaiannya dengan putusan MK. Angka 6 terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik perlu memasukan akuntabilitas keuangan partai politik, budaya partai politik yang inklusif, kaderisasi dan kepemimpinan partai politik serta penyederhanaan mekanisme verifikasi partai politik.

Terkait dengan sistem pendukung, menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, terdapat PNS, TSP, tenaga ahli (TA) dan staf administrasi anggota (SAA). TA yang melekat pada alat kelengkapan dewan (AKD) diberikan peningkatan kapasitas dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan. Sesuai lingkup tugas AKD yang bersangkutan seperti sertifikasi sebagai perancang UU, mendapatkan paspor dinas untuk kelancaran tugas pendampingan substansi AKD, dan perlakuan lain.

Sehingga memungkinkan TA AKD dapat memberikan dukungan substansi secara optimal kepada pimpinan dan anggota AKD dalam pelaksanaan tugas dan kinerja AKD. Selanjutnya, menambahkan indikator terkait biro hukum dan pengaduan masyarakat. Termasuk Biro umum, pusat pengembangan kompetensi SDM legislatif, dan pusat perancangan UU bidang polhukam dan kesra.

Kedua, aspek teknis terdapat 7 materi yakni pada konsideran huruf c sebelumnya hanya merujuk ‘huruf a dan c’ diperbaiki menjadi ‘huruf a, huruf b, dan huruf c’. Untuk Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 kata ‘dewan’ di depan singkatan DPR dihapus. Kata ‘dewan’ dihapus karena pada angka 1 sudah disingkat ‘DPR’.

Pada Pasal 3 kata ‘lampiran I’ ditulis ‘lampiran’, karena pada bagian lampiran hanya terdapat 1 lampiran. Frasa ‘dewan’ pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) sebaiknya diubah dengan DPR. Halaman 33 judul dalam gambar 11, komposisi partai pemenang pemilu 2024 diubah menjadi perolehan kursi hasil pemilihan umum 2024.

Pewarnaan diagram partai politik sebaiknya disesuaikan dengan warna partai politik untuk memperjelas dan memudahkan pembaca. Berdasarkan penyempurnaan aspek substansi dan teknis peraturan DPR tersebut, panja berpendapat Rancangan Peraturan DPR tentang Rencana Strategis DPR RI 2025-2029 dapat diajukan ke sidang paripurna.

“Namun demikian panja menyerahkan keputusan kepada pleno apakah rumusan Peraturan DPR hasil pembahasan yang telah dihasilkan oleh Panja dapat diterima,” tutup Sturman.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info