Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan civitas akademika Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, agar MPR RI berwenang menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Melengkapi dukungan serupa yang datang dari berbagai kampus di Bali, seperti Universitas Negeri Udayana, Universitas Ngurah Rai, dan Universitas Warmadewa.
Sebelumnya, dukungan juga datang dari Forum Rektor Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta berbagai organisasi sosial kemasyarakatan seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN).
"Badan Pengkajian MPR RI sedang mematangkan perumusan naskah PPHN sebagai dasar, arah, tujuan, dan tahapan pembangunan nasional. Sehingga bisa menggambarkan capaian besar yang ingin dicapai Indonesia dalam 50 sampai 100 tahun ke depan. Sekaligus menjawab apakah Indonesia akan memilih menjadi negara pertanian, maritim, industri, atau bahkan gabungan ketiganya," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali, Selasa (18/5).
Turut hadir Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Ida Bagus Ketut Loji, Rektor Prof Dr I Made Sukamerta; Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan I Wayan Gde Wiryawan; Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumberdaya Nengah Landra; Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama I Komang Budiarta; serta ratusan mahasiswa dan dosen yang hadir secara daring dan luring.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, presiden, gubernur, bupati/walikota terpilih bertugas menjabarkan teknis cara pencapaian arah besar Indonesia yang terangkum dalam PPHN. Dengan demikian, visi misi calon presiden, gubernur, dan bupati/walikota, akan merujuk kepada PPHN sebagai visi misi negara.
"Sehingga menjamin kesinambungan antara pembangunan pusat dan daerah, serta keberlanjutan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode penggantinya. Menghindari proyek mangkrak, atau salah sasaran pembangunan yang justru malah menghamburkan uang rakyat," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, berkat Haluan Negara sebagai konsensus dalam jangka panjang, negara-negara Skandinavia bisa lolos dari pengaruh kesenjangan akibat neoliberalisme. Sekaligus menjaga cita-cita bersama dari penetrasi pemimpin politik yang pergerakannya cenderung liar.
